SEMARANG, beritajateng.tv – Sikap PDIP usai amnesti yang Presiden berikan kepada Hasto Kristiyanto terus menjadi perbincangan hangat. Publik menanti arah resmi partai berlambang banteng itu, apakah tetap di luar kekuasaan atau mulai menjalin kerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut pengamat politik Adi Prayitno, isu ini tak bisa dilepaskan dari relasi personal antara elite PDIP dan Gerindra.
“Penegasan sebagai partai penyeimbang itu sebenarnya bentuk bahwa PDIP sudah bekerja sama secara praktis dengan pemerintahan Prabowo,” ujarnya dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam kongres terakhir di Bali, Megawati Soekarnoputri menyatakan PDIP tidak menjadi oposisi, tetapi juga tidak bergabung dalam koalisi.
“PDIP akan mendukung penuh kebijakan yang pro rakyat, namun mengkritik keras jika melukai keadilan sosial,” demikian tegas Megawati.
Adi menilai sikap tersebut cenderung moderat. “PDIP itu ibarat teman tapi mesra. Secara formal di luar pemerintahan, tapi secara substansi mendukung,” ucapnya.
Contohnya, PDIP menjadi pendukung utama program makan bergizi gratis meski sempat mendapat penolakan dari publik. “PDIP di parlemen total mendukung program strategis Prabowo yang pro rakyat,” jelas Adi.
Jadi partai Penyeimbang, PDIP dukung dan kritisi pemerintahan
Namun PDIP juga menunjukkan sikap kritis, terutama pada isu sejarah nasional dan perlindungan ojek online.
Ketika muncul wacana penulisan ulang sejarah, PDIP langsung meminta peninjauan ulang karena dianggap berpotensi memotong narasi penting bangsa.
Sikap ganda ini, menurut Adi, menguatkan posisi PDIP sebagai penyeimbang, bukan oposisi mutlak. “Kalau di era SBY dulu, PDIP jadi oposisi total. Tapi sekarang lebih lentur karena kedekatan Megawati dan Prabowo,” paparnya.
BACA JUGA: Susunan Lengkap Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030, Megawati Ketua Umum Merangkap Sekjen
Adi juga menambahkan, persoalan PDIP bukan pada Presiden Prabowo, melainkan lebih kepada Wakil Presiden Gibran.
“Mayoritas elite PDIP belum siap bekerja sama dengan Gibran, yang dianggap replika politik Jokowi,” katanya.
Fenomena partai penyeimbang sejatinya pernah Partai Demokrat lakukan saat era Jokowi-JK. Namun, pada akhirnya Demokrat masuk kabinet. Apakah PDIP akan menempuh jalan serupa? Waktu yang akan menjawab. (*)
