SEMARANG, 10/9 (beritajateng.tv) – Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengatakan, kesuksesan Indonesia mencapai swasembada pangan harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Pasalnya, meski inflasi terjadi dan harga barang-barang lain terus naik, harga beras tak banyak berubah. Kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan petani yang minim dan jauh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sumanto menegaskan, sebagai negara agraris dan memiliki dua musim, Indonesia tak kesulitan mencapai swasembada pangan. Jateng sendiri merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Provinsi ini menjadi penghasil beras utama meski luas lahan pertaniannya kalah dengan Jatim. Walaupun begitu, lanjutnya, peningkatan produktivitas pangan hendaknya diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan petani.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan sektor pertanian butuh penanganan khusus. Di Jateng misalnya, ada sekitar 3,5 juta penduduk yang menjadi petani. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 1,5 juta petani yang memiliki lahan dengan luas dibawah 2.000 m2. Dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah hanya Rp 4.200 per kilogram, penghasilan mereka hanya sekitar Rp 400 ribu per bulan. Jumlah tersebut jauh dari UMK di Jateng yang mencapai Rp 2 juta hingga Rp 2,8 juta per bulan.
“Kalau kita lihat petani dari dulu begitu-begitu saja. Mereka menanam, walaupun penghasilannya kecil diam saja. Padahal ongkos produksi, tenaga kerja, harga pupuk, obat-obatan terus naik,” katanya, Sabtu (10/9/2022).
Dia membandingkan dengan kalangan buruh yang setiap tahun menuntut kenaikan UMK. “Petani ini tidak pernah demo. Walaupun penghasilannya kecil mereka akan tetap menanam karena kulturnya begitu,” kata mantan Ketua DPRD Karanganyar ini.
Sumanto menambahkan, kondisi tersebut juga membuat angka kemiskinan sulit diturunkan. Dia merinci dari 19 kabupaten/kota di Jateng yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, sebagian besar merupakan wilayah penghasil pangan seperti Kabupaten Klaten, Karanganyar, Sragen, Purworejo, dan Grobogan.
