SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, angkat bicara soal potensi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) imbas kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah RI.
Saat dijumpai usai menghadiri pembukaan Dialog Antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 30 Maret 2026, Luthfi menegaskan tak ada pemangkasan maupun pemberhentian PPPK imbas efisiensi.
“Pemangkasan PPPK? Pemangkasan apa? Enggak [ada],” ujar Luthfi singkat.
Dalam kesempatan itu, Luthfi pun membenarkan bahwa nasib PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tak berpengaruh dengan adanya efisiensi atau pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pusat.
“Enggak, Jateng gak pengaruh,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran agar defisit APBN tidak terlalu melambung di atas 3 persen.
BACA JUGA: Tak Bayar THR PPPK Paruh Waktu, Enam Instansi Pemerintah di Jateng Kena Lapor
Kendati begitu, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan terkena penghematan.
Ia mengutarakan, eskalasi konflik Timur Tengah memaksa pemerintah memutar otak atas pemakaian anggaran di beberapa kegiatan. Sehingga membuka opsi untuk menunda belanja-belanja negara yang tidak terlalu mendesak.
“Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.
Menurutnya, pertimbangan realokasi anggaran bukan semata-mata lantaran konflik AS-Israel dengan Iran.
“Jadi sebelum kejadian [serangan AS-Israel ke Iran] itu, kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi,” ujar dia.
Jateng Tak Ada Pemberhentian PPPK, Jakarta Usahakan Tidak Ada Juga
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara soal potensi pemberhentian PPPK akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum final.
