SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan mengawal percepatan operasional lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk Karimunjawa, Kabupaten Jepara.
Langkah tersebut menyusul belum beroperasinya lima dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah 3T Jawa Tengah meski seluruh bangunan telah rampung sejak akhir 2025.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin mengatakan, pemerintah daerah telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat.
Namun, kata Gus Yasin, keputusan mengenai operasional SPPG tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau SPPG kemarin kan sudah jelas dari pemerintah pusat bahwa untuk kawasan-kawasan khusus itu akan ditinjau. Jumlahnya di Jawa Tengah sendiri juga akan ditinjau,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Kejagung Setop Total Pendataan MBG, Cegah Penyalahgunaan Wewenang Oknum
Ia menjelaskan, sebelumnya Pemerintah RI sempat mewacanakan maksimal tujuh SPPG di setiap kecamatan. Namun, menurutnya, kebutuhan riil di lapangan masih akan pemerintah pusat evaluasi lebih lanjut.
“Kemarin ada wacana setiap kecamatan ada tujuh SPPG maksimal. Nah kalau kita menghitung kan ini banyakan. Nah, ini kita tunggu saja nanti dari pusat,” katanya.
Pemprov Jawa Tengah hanya dapat menyampaikan laporan dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
“Karena yang bisa memutuskan itu kan dari pusat. Kita hanya melaporkan saja,” imbuhnya.
Pemprov Sebut Karimunjawa Memang Perlu Jadi Prioritas
Meski keputusan operasional berada di Pemerintah RI, Gus Yasin menegaskan Pemprov Jawa Tengah akan terus mengawal agar wilayah 3T seperti Karimunjawa memperoleh perhatian.
Ia menilai kawasan kepulauan tersebut memang membutuhkan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Untuk daerah-daerah seperti Karimunjawa yang memang di 3T, yang terkhususkan, ya kita kawal karena di sana membutuhkan,” tegasnya.
