SEMARANG, beritajateng.tv – Forum diskusi panel dalam kegiatan Jateng Media Summit 2026 inisiasi suara.com dan beritajateng.tv mengupas tentang tata kelola komunikasi digital pemerintah daerah.
Diskusi panel ini dimoderatori oleh Head of Community Local Media Community Suara.com Asep Saefullah, yang menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah dan praktisi komunikasi publik. Tujuannya, menjawab tantangan Pemerintah Daerah di era media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Para narasumber menilai, saat ini, komunikasi publik pemerintah tidak bisa lagi hanya berorientasi pada formalitas rilis dan mengejar angka viral di media sosial.
BACA JUGA: Libatkan 100 Media, Jateng Media Summit 2026 Jawab Tantangan Komunikasi Publik di Era AI
Salah satu narasumber Perencana Ahli Madya Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Zainudin, menegaskan bahwa tugas komunikasi pemerintah saat ini bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun kepercayaan publik.
“Komunikasi pemerintah itu bukan lagi sekadar menyampaikan informasi atau tampil di depan kamera. Tapi bagaimana informasi itu membangun kepercayaan publik,” ujarnya dalam diskusi panel Jateng Media Summit 2026 di KHAS Hotel Semarang pada Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Zainudin, masyarakat kini menginginkan informasi yang cepat, valid, dan mudah terpahami. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan pola komunikasi digital yang berubah sangat cepat.
Ia menyebut website pemerintah tetap menjadi fondasi utama komunikasi publik, meski kini masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga platform X.
“Website jangan ditinggalkan. Tapi memang harus diakui, informasi di media sosial bergerak jauh lebih cepat dibanding rilis di website pemerintah,” katanya.
Humas Pemerintah Jangan Hanya Seremonial
Zainudin juga mengkritik pola komunikasi pemerintah daerah yang masih terlalu fokus pada kegiatan seremonial pimpinan. Seperti pidato dan rapat kerja, tanpa menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bahasa komunikasi pemerintah juga perlu di ubah agar lebih sederhana dan membumi.
“Pertanyaannya, apa manfaat informasi [seremonial] itu bagi masyarakat? Bikin rilis itu [pakai bahasa] seperti kita ngobrol sehari-hari. Jangan terlalu formal dan sulit dipahami,” katanya.
Ia mengingatkan pengelola media pemerintah daerah agar tidak lambat merespons isu publik, terutama di tengah maraknya hoaks, disinformasi, dan manipulasi konten digital.
“Kalau pemerintah lambat merespons, krisis komunikasi bisa cepat membesar,” tegasnya.
Pemprov Jateng Akui Distribusi Konten Jadi Tantangan
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto, mengakui tantangan terbesar komunikasi publik saat ini bukan lagi produksi konten, melainkan pendistribusian informasi agar tepat sasaran.
“Kadang kita merasa kontennya biasa saja, tapi view-nya tinggi. Sebaliknya, yang menurut kita bagus malah sepi,” katanya.
Ia menjelaskan Humas Pemprov Jateng setiap hari melakukan analisis media. Hal ini untuk memantau isu publik, tren percakapan masyarakat, hingga aduan warga yang berkembang di media sosial.
“Setiap hari kita pantau suara masyarakat. Isu apa yang berkembang, apa yang perlu dijelaskan, apa yang harus direspons,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus berhenti hanya mengglorifikasi capaian sendiri dan mulai memahami kebutuhan informasi masyarakat.
“Jangan sibuk bicara apa yang sudah kita kerjakan. Tapi masyarakat sebenarnya butuh tahu apa?” katanya.
Ia mencontohkan rilis pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,89 persen tidak akan bermakna jika tidak ada terjemahan dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan warga.
“Kalau cuma bilang ekonomi tumbuh 5,89 persen, ibu-ibu di pasar belum tentu paham. Tapi kalau dijelaskan itu karena UMKM dan kuliner berkembang, itu lebih relate,” ujarnya.
Minta Pemerintah Tak Terjebak Kejar Viral
Sementara itu, Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Riant Nugroho, justru mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak mengejar popularitas di media sosial.
Menurutnya, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan jumlah viewers atau viralitas konten.
“Pemerintah itu bukan mencari popularitas. Jangan sampai pejabat malah jadi konten kreator,” kata Riant.
BACA JUGA: CIMB Niaga Gelar Kompetisi Jurnalistik dan Media Sosial Rayakan HUT Ke-70
Ia menilai media sosial pemerintah seharusnya menjadi pusat informasi valid yang publik percaya, bukan sekadar ramai interaksi.
“Yang penting ketika masyarakat mencari informasi, mereka percaya bahwa informasi pemerintah itu benar,” ujarnya.
Riant menyebut pemerintah harus menjaga posisi sebagai central gravity of information atau pusat gravitasi informasi yang kredibel di tengah kekacauan informasi digital saat ini.
“Media sosial boleh aktif, tapi website pemerintah harus menjadi sumber utama data dan informasi,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk membaca aspirasi publik melalui analisis data dan percakapan masyarakat di media sosial.
“Semua komentar masyarakat, termasuk yang negatif, itu sebenarnya masukan penting bagi pemerintah,” tegasnya.
Forum Jateng Media Summit 2026 juga menyoroti masa depan media digital di tengah perubahan ekosistem media dan perkembangan teknologi AI yang semakin masif. Melalui forum ini, harapannya dapat menghasilkan rekomendasi penguatan tata kelola komunikasi digital untuk pemerintah daerah. (*)
Editor: Farah Nazila
