SEMARANG, beritajateng.tv – Forum diskusi panel dalam kegiatan Jateng Media Summit 2026 inisiasi suara.com dan beritajateng.tv mengupas tentang tata kelola komunikasi digital pemerintah daerah.
Diskusi panel ini dimoderatori oleh Head of Community Local Media Community Suara.com Asep Saefullah, yang menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah dan praktisi komunikasi publik. Tujuannya, menjawab tantangan Pemerintah Daerah di era media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Para narasumber menilai, saat ini, komunikasi publik pemerintah tidak bisa lagi hanya berorientasi pada formalitas rilis dan mengejar angka viral di media sosial.
BACA JUGA: Libatkan 100 Media, Jateng Media Summit 2026 Jawab Tantangan Komunikasi Publik di Era AI
Salah satu narasumber Perencana Ahli Madya Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Zainudin, menegaskan bahwa tugas komunikasi pemerintah saat ini bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun kepercayaan publik.
“Komunikasi pemerintah itu bukan lagi sekadar menyampaikan informasi atau tampil di depan kamera. Tapi bagaimana informasi itu membangun kepercayaan publik,” ujarnya dalam diskusi panel Jateng Media Summit 2026 di KHAS Hotel Semarang pada Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Zainudin, masyarakat kini menginginkan informasi yang cepat, valid, dan mudah terpahami. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan pola komunikasi digital yang berubah sangat cepat.
Ia menyebut website pemerintah tetap menjadi fondasi utama komunikasi publik, meski kini masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga platform X.
“Website jangan ditinggalkan. Tapi memang harus diakui, informasi di media sosial bergerak jauh lebih cepat dibanding rilis di website pemerintah,” katanya.
Humas Pemerintah Jangan Hanya Seremonial
Zainudin juga mengkritik pola komunikasi pemerintah daerah yang masih terlalu fokus pada kegiatan seremonial pimpinan. Seperti pidato dan rapat kerja, tanpa menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bahasa komunikasi pemerintah juga perlu di ubah agar lebih sederhana dan membumi.
