SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman menilai penghapusan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) bakal kembali memunculkan stigma sekolah favorit tertentu.
“Penghapusan zonasi ini menurut saya hampir seperti dulu, (kembali) muncul sekolah favorit,” ujarnya usai mengisi “Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang”, Senin, 14 Agustus 2023.
Pria yang sapaan akrabnya Pilus itu berharap sistem zonasi tetap bertahan dalam PPDB. Hal itu, menurutnya, agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang.
“Kalau masih ada sekolah favorit, pemerataannya jadi kurang. Sekolah-sekolah pinggiran tidak laku. Wong-wong pinter ngumpul di salah satu sekolah (yang masyarakat anggap favorit),” ucapnya.
Nantinya, kata Pilus, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran bakalan memperoleh calon peserta didik yang mempunyai kemampuan pas-pasan lantaran siswa berprestasi malah berkumpul di sekolah-sekolah favorit.
“Oleh karena itu, tetap ada zonasi agar tersebar. Siswa yang pintar tidak ngumpul, sehingga terjadi pemerataan. Sekarang kan katanya pemerataan ekonomi dan kesehatan. Pendidikan juga harus merata,” tegasnya.
Meski begitu,menurutnya, penerapan sistem zonasi memang perlu peluwesan agar tidak kelewat kaku serta perlu perluasan sehingga bisa menjawab persoalan yang selama ini publik keluhkan dari penerapan sistem tersebut.
Pendapat lain soal penghapusan zonasi PPDB
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti, sebelumnya juga menilai sistem zonasi pada PPDB lebih adil untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Atlas.
“Bahwa ada yang melakukan manipulasi persyaratan, pindah domisili, dan sebagainya, berapa persen? Dalam semua sistem pasti ada yang berbuat curang seperti itu,” ujar Detty, sapaan akrabnya.
Dengan sistem zonasi, kata Detty, calon peserta didik akan lebih terfasilitasi di sekolah terdekat sehingga juga mengurangi mobilitas lalu lalang orang di jalanan sebab jarak sekolahnya yang jauh.
“Dengan zonasi ini mengurangi kemacetan, kecelakaan lalu lintas. Bagaimana orang harus terburu-buru mengantarkan anaknya ke sekolah yang jaraknya jauh, ngebut karena takut terlambat, kan berbahaya,” tuturnya.
BACA JUGA: Lemahnya Sistem Zonasi PPDB, Upayakan Pemerataan Namun Aspek Prestasi Jadi Pertanyaan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berujar bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan atau memilih penghapusan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB.
“(Sedang) dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus-minusnya,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani sempat mengatakan bahwa Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan.
Muzani mengatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal. Sebab, alih-alih menargetkan pemerataan sekolah unggulan, sistem itu justru menimbulkan masalah hampir di seluruh provinsi di Indonesia. (ant)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
