Pihaknya membenarkan bahwa tujuan politik secara ideal yakni memakmurkan rakyat. Namun, lanjut Bambang Pacul, dalam kerangka praktisnya memang terkadang politik mencerminkan perebutan kekuasaan.
Kendati demikian, perebutan kekuasaan yang melekat pada politik dinasti itu pun tak lantas membuat keadaan negara menjadi buruk. Ia mengambil contoh apa yang terjadi di Azerbajian.
“Di Azerbajian yang berkuasa keluarga, tetapi rakyatnya makmur sentosa, tidak kekurangan apa pun, rakyatnya happy, sekolah gratis, makan tersedia, kesehatan terjamin, jadi apa? Apakah kemudian dinasti menjadi masalah bagi kita kalau dia punya kemampuan?” tegasnya.
BACA JUGA: Jelang Pilwalkot Surakarta 2024, Nama Kaesang Pangarep Putra Jokowi Masuk Bursa Calon Wali Kota
Dalam pandangannya, politik dinasti tak masalah selama kekuasaan tersebut tidak untuk kepentingan pribadi. Sehingga, lanjut Bambang Pacul, hal yang mesti masyarakat lakukan ialah menguji keputusan politik para pejabat.
“Kalau dia punya kuasa tapi tidak memenuhi syarat ya susah lah, itu yang kita uji keputusan politiknya. Ibas, Puan Maharani, AHY, Gibran, keputusan politiknya kita cek, punya kapasitas atau tidak. Jangan kemudian sentimental,” sambung Bambang Pacul.
Sementara terkait apakah keluarga Jokowi ikut melenting, Bambang Pacul memberikan jawaban berbeda.
“Bukan melenting, tapi disiapkan. Jadi kalau anak orang kaya disiapkan, generasi ke-3 biasanya patah karena disiapkan dulu kok, makanya patah. Korea macam Pacul itu melenting, agak melenting kecil-kecil lah, tapi korea jadi Ketua Komisi III ngeri bos, coba saya jadi Ketua Komisi III waktu umur 45 tahun? Pasti luar biasa,” terangnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
