SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan kekerasan aparat saat gelombang protes nasional pada Agustus 2025.
Sorotan internasional ini muncul hanya beberapa pekan sebelum Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke New York untuk pidato perdana di Sidang Umum PBB.
Pengamat politik Hersubeno Arief menilai situasi ini rawan. “Ini bisa gawat karena langsung bersinggungan dengan agenda Presiden Prabowo di PBB,” ujarnya melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 3 September 2025.
Ia mengingatkan desakan PBB tidak boleh dianggap sepele. “Rekomendasi itu harus segera dijawab, jangan sampai dianggap main-main,” tegasnya.
BACA JUGA: Hersubeno Arief soal Abolisi Tom Lembong-Amnesti Hasto: Pukulan Telak atas Dominasi Politik Lama
Dalam siaran pers, juru bicara OHCHR PBB, Ravina Shamdasani, menekankan agar aparat menjunjung prinsip dasar penggunaan kekuatan sesuai hukum internasional.
Ia juga menegaskan media berhak meliput bebas tanpa hambatan. “PBB menekankan pentingnya dialog untuk merespons keresahan publik. Pesan itu jelas dan keras,” tutur Hersubeno.
Pemerintah melalui Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut langkah sudah lebih cepat dibanding PBB. Presiden Prabowo bahkan langsung menemui keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang wafat saat aksi.
Menurut Pigai, Presiden menjamin kehidupan keluarga korban dan menegaskan komitmen terhadap standar HAM internasional.
Publik soroti hukuman ringan atas kekerasan aparat
Namun Hersubeno menilai publik belum puas. Ia menyoroti hukuman ringan terhadap aparat. “Orang melindas warga hanya mendapat sanksi 20 hari, jelas membuat masyarakat marah,” ucapnya.
Hersubeno menambahkan bahwa Prabowo harus mengawal proses pidana secara terbuka agar tidak jadi beban politik. Selain itu, ia juga menekankan dampak global.
“Kalau masalah korban ini belum selesai, sangat mungkin Prabowo menghadapi protes di New York. Itu bisa mencoreng citra Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Hersubeno, momen ini sangat penting karena pidato Prabowo akan menjadi yang pertama setelah satu dekade Indonesia absen di forum tersebut.
Sorotan dunia atas kasus HAM menuntut langkah nyata, bukan sekadar retorika. PBB memastikan akan terus memantau situasi.
“Jangan anggap enteng. Ini persoalan serius, taruhannya nama baik Indonesia,” tandas Hersubeno. (*)
