SEMARANG, beritajateng.tv – Langkah politik Ketum Projo, Budi Arie Setiadi, loyalis setia mantan Presiden Joko Widodo, tengah menghadapi gelombang besar penolakan. Rencananya bergabung dengan Partai Gerindra belum menunjukkan tanda keberhasilan.
Pengamat politik Hersubeno Arief dalam kanal YouTube-nya, Hersubeno Point, pada Sabtu, 8 November 2025, menuturkan, “Upaya Budi masuk Gerindra justru terganjal dari bawah, bukan dari atas.”
Puluhan pengurus DPC dan DPD Gerindra di berbagai provinsi, mulai Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Bali hingga Jawa Timur, menyatakan sikap menolak keras langkah tersebut.
“Para kader daerah menilai kehadiran Budi tidak akan menguntungkan partai, justru bisa merusak citra Gerindra yang kini berkomitmen memberantas judi online,” jelasnya.
BACA JUGA: Sinyal Projo Beralih ke Gerindra, Hersubeno Arief: Tanda Akhir Era Relawan Jokowi
Menurutnya, penolakan itu meluas secara nasional, mencerminkan resistensi kuat di akar rumput partai.
Nama Budi sempat tercoreng karena disebut dalam persidangan terkait dugaan keterlibatan jaringan pelindung situs judi online saat masih menjabat Menteri Koperasi dan UKM di era Jokowi.
Meskipun ia sudah membantah tudingan itu, Hersubeno menilai publik terlanjur kehilangan kepercayaan.
“Sulit menghapus citra negatif yang melekat, apalagi Prabowo menjadikan pemberantasan judi online sebagai prioritas nasional,” ujarnya.
Kader daerah Gerindra tolak Budi Arie, petinggi partai tunjukkan sikap berbeda
Di sisi lain, sejumlah petinggi pusat Gerindra menunjukkan sikap berbeda. Ahmad Muzani menyebut partainya terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung.
Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan hal serupa, meski menekankan bahwa Budi belum melewati mekanisme resmi.
“Pernyataan elite partai lebih diplomatis daripada ideologis. Di pusat, Gerindra tampak pragmatis dan terbuka, sedangkan di daerah para kader justru protektif dan ideologis,” ujarnya.
BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, Gerindra Jateng Dorong Pengawasan Ekstra Kepala Daerah
DPD Gerindra Sumut bersama 33 DPC di bawahnya bahkan menegaskan penolakan secara terbuka. DPC Jakarta Timur menilai kehadiran Budi akan menimbulkan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan publik.
