“Apakah mereka lupa bahwa Gibran juga bagian dari pemerintahan sekarang? Kalau muncul wacana pemerintahan jatuh, tentu masyarakat akan bertanya, apa maksud sebenarnya dari narasi itu,” ujarnya.
Herlambang menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia membedakan kritik dengan pernyataan yang berpotensi memicu asumsi mengenai perubahan kekuasaan di luar mekanisme politik dan konstitusi.
“Mengkritisi itu hal yang wajar dan tidak ada persoalan. Tetapi ketika muncul statement yang bisa membikin situasi menjadi provokatif di media sosial, itu tentu berbeda,” katanya.
Ia meminta Budi Arie lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan politik, terutama karena posisinya sebagai Ketua Umum Projo.
Menurut Herlambang, pernyataan seorang tokoh nasional memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak memahami konteks politik justru terangsang oleh narasi yang membangun situasi seolah-olah sedang menuju perubahan kekuasaan,” ujarnya.
Gerindra Mengaku Menahan Diri
Herlambang mengatakan kader Gerindra terus mengikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi. Namun, hingga kini belum ada instruksi dari struktur partai untuk melakukan aksi sebagai respons terhadap pernyataan tersebut.
“Sampai saat ini belum ada petunjuk secara internal dari DPP, DPD, maupun DPC. Kami terikat pada struktur kepartaian,” katanya.
Meski demikian, ia menyatakan pihaknya tetap mewaspadai setiap dinamika yang berpotensi memperkeruh situasi politik.
Ia mengaku secara pribadi juga memiliki jaringan organisasi kemasyarakatan. Namun, langkah politik tetap akan mengikuti perkembangan situasi dan arahan partai.
“Kalau ada sesuatu yang menurut kami tidak pada tempatnya dan justru berpotensi memanaskan situasi, tentu harus kita waspadai. Tetapi semua langkah tetap mengikuti aturan dan mekanisme,” ujarnya.
Herlambang juga menyinggung munculnya berbagai gerakan publik yang membawa tuntutan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Menurutnya, tuntutan tersebut seharusnya di bahas secara terbuka berdasarkan substansi kebijakan. Ia mempertanyakan jika narasi mengenai agenda tersebut kemudian bergeser menjadi isu yang mengarah pada spekulasi perubahan pemerintahan.
