“Kalau yang dia bicarakan adalah Undang-Undang Perampasan Aset, ya mari bicara siapa yang mendukung dan siapa yang menolak. Jangan sampai substansinya bergeser menjadi narasi lain yang membuat masyarakat menafsirkan adanya agenda politik untuk mengganti pemerintahan yang sah,” katanya.
Wacana Percepatan Politik dari Budi Arie
Pernyataan Herlambang muncul setelah beredar video yang memuat pandangan Ketua Umum Projo, Budi Arie mengenai kemungkinan perubahan politik terjadi lebih cepat dari 2029.
Dalam pernyataannya, Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangan tersebut kepada Joko Widodo. Ia menyebut memiliki insting politik bahwa dinamika politik Indonesia dapat bergerak lebih cepat dari skenario konvensional menuju Pemilu 2029.
“Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029,” kata Budi Arie dalam video tersebut.
Budi Arie kemudian mempertanyakan kesiapan para relawan jika terjadi perubahan atau percepatan dinamika politik di luar jadwal pemilu lima tahunan.
“Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” ujarnya yang mendapat sambutan jawaban “siap” dari peserta.
Ia mengaitkan pandangannya dengan sejumlah dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Budi Arie juga menyinggung pengalaman sejarah Indonesia ketika Pemilu pada era transisi reformasi di percepat dari rencana sebelumnya.
Menurut Budi Arie, adanya keresahan masyarakat dan perubahan sejumlah variabel sosial dapat menciptakan situasi yang disebutnya sebagai “patahan sejarah”.
“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja, supaya berpikir jangan hanya sekadar berpikir 2029. Harus ada pikiran alternatif manakala terjadi percepatan,” katanya.
Namun, Herlambang menilai narasi semacam itu perlu disampaikan dengan sangat hati-hati. Sebab, tanpa penjelasan yang jelas mengenai konteks dan dasar konstitusionalnya, wacana tersebut dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai stabilitas pemerintahan hingga 2029.
Bagi Gerindra, kata dia, stabilitas politik menjadi faktor penting agar pemerintahan dapat menyelesaikan agenda pembangunan dan menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global.
