SEMARANG, beritajateng.tv – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029 mendapat sorotan dari kader Gerindra di daerah.
Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra, Herlambang Prabowo Setio Adji, menilai pernyataan tersebut berpotensi memunculkan spekulasi liar jika tidak disertai dasar konstitusional dan fakta politik yang jelas.
Menurut Herlambang, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini seharusnya diberi ruang untuk fokus menjalankan agenda pembangunan dan menangani berbagai persoalan nasional.
“Pernyataan seperti itu sungguh tidak pas. Menurut saya, itu bisa menjadi pernyataan yang provokatif karena seakan-akan membangun wacana di publik bahwa pemerintahan ini tidak akan sampai 2029,” kata Herlambang.
BACA JUGA: Dewan Pertanyakan Rencana Efisiensi Pemkot Semarang, Herlambang: PAD Cuma 88 Persen, Salah Siapa?
Ia menilai narasi tentang kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum 2029 menjadi sensitif karena masa jabatan pemerintahan telah memiliki landasan konstitusional.
Karena itu, menurutnya, tokoh politik dan pimpinan organisasi relawan perlu berhati-hati ketika menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan percepatan perubahan politik.
“Prabowo dan seluruh jajaran pemerintah sedang mencoba menata semuanya agar berjalan dengan baik. Fokusnya seharusnya pembangunan, penataan ekonomi, dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi negara,” ujarnya.
Herlambang menyebut pemerintah saat ini juga menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global dan konflik internasional yang dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan konsentrasi pemerintah, bukan tambahan spekulasi mengenai keberlanjutan pemerintahan.
“Hal seperti ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Karena itu, pernyataan yang menurut kami bernuansa provokatif mestinya tidak keluar begitu saja,” katanya.
Soroti Pernyataan Budi Arie di Dekat Jokowi
Herlambang secara khusus menyoroti konteks penyampaian pernyataan Budi Arie saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo berada di dekatnya.
Menurut dia, situasi tersebut berpotensi memunculkan berbagai tafsir politik di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari pemerintahan yang sedang berjalan.
“Apakah mereka lupa bahwa Gibran juga bagian dari pemerintahan sekarang? Kalau muncul wacana pemerintahan jatuh, tentu masyarakat akan bertanya, apa maksud sebenarnya dari narasi itu,” ujarnya.
Herlambang menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia membedakan kritik dengan pernyataan yang berpotensi memicu asumsi mengenai perubahan kekuasaan di luar mekanisme politik dan konstitusi.
“Mengkritisi itu hal yang wajar dan tidak ada persoalan. Tetapi ketika muncul statement yang bisa membikin situasi menjadi provokatif di media sosial, itu tentu berbeda,” katanya.
Ia meminta Budi Arie lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan politik, terutama karena posisinya sebagai Ketua Umum Projo.
Menurut Herlambang, pernyataan seorang tokoh nasional memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak memahami konteks politik justru terangsang oleh narasi yang membangun situasi seolah-olah sedang menuju perubahan kekuasaan,” ujarnya.
Gerindra Mengaku Menahan Diri
Herlambang mengatakan kader Gerindra terus mengikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi. Namun, hingga kini belum ada instruksi dari struktur partai untuk melakukan aksi sebagai respons terhadap pernyataan tersebut.
“Sampai saat ini belum ada petunjuk secara internal dari DPP, DPD, maupun DPC. Kami terikat pada struktur kepartaian,” katanya.
Meski demikian, ia menyatakan pihaknya tetap mewaspadai setiap dinamika yang berpotensi memperkeruh situasi politik.
Ia mengaku secara pribadi juga memiliki jaringan organisasi kemasyarakatan. Namun, langkah politik tetap akan mengikuti perkembangan situasi dan arahan partai.
“Kalau ada sesuatu yang menurut kami tidak pada tempatnya dan justru berpotensi memanaskan situasi, tentu harus kita waspadai. Tetapi semua langkah tetap mengikuti aturan dan mekanisme,” ujarnya.
Herlambang juga menyinggung munculnya berbagai gerakan publik yang membawa tuntutan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Menurutnya, tuntutan tersebut seharusnya di bahas secara terbuka berdasarkan substansi kebijakan. Ia mempertanyakan jika narasi mengenai agenda tersebut kemudian bergeser menjadi isu yang mengarah pada spekulasi perubahan pemerintahan.
“Kalau yang dia bicarakan adalah Undang-Undang Perampasan Aset, ya mari bicara siapa yang mendukung dan siapa yang menolak. Jangan sampai substansinya bergeser menjadi narasi lain yang membuat masyarakat menafsirkan adanya agenda politik untuk mengganti pemerintahan yang sah,” katanya.
Wacana Percepatan Politik dari Budi Arie
Pernyataan Herlambang muncul setelah beredar video yang memuat pandangan Ketua Umum Projo, Budi Arie mengenai kemungkinan perubahan politik terjadi lebih cepat dari 2029.
Dalam pernyataannya, Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangan tersebut kepada Joko Widodo. Ia menyebut memiliki insting politik bahwa dinamika politik Indonesia dapat bergerak lebih cepat dari skenario konvensional menuju Pemilu 2029.
“Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029,” kata Budi Arie dalam video tersebut.
Budi Arie kemudian mempertanyakan kesiapan para relawan jika terjadi perubahan atau percepatan dinamika politik di luar jadwal pemilu lima tahunan.
“Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” ujarnya yang mendapat sambutan jawaban “siap” dari peserta.
Ia mengaitkan pandangannya dengan sejumlah dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Budi Arie juga menyinggung pengalaman sejarah Indonesia ketika Pemilu pada era transisi reformasi di percepat dari rencana sebelumnya.
Menurut Budi Arie, adanya keresahan masyarakat dan perubahan sejumlah variabel sosial dapat menciptakan situasi yang disebutnya sebagai “patahan sejarah”.
“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja, supaya berpikir jangan hanya sekadar berpikir 2029. Harus ada pikiran alternatif manakala terjadi percepatan,” katanya.
Namun, Herlambang menilai narasi semacam itu perlu disampaikan dengan sangat hati-hati. Sebab, tanpa penjelasan yang jelas mengenai konteks dan dasar konstitusionalnya, wacana tersebut dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai stabilitas pemerintahan hingga 2029.
Bagi Gerindra, kata dia, stabilitas politik menjadi faktor penting agar pemerintahan dapat menyelesaikan agenda pembangunan dan menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global.
“Kami menyayangkan pernyataan seperti itu. Pernyataan Arie Budi itu Halu atau Halusinasi. Jangan sampai wacana yang di lempar justru membuat situasi politik semakin panas dan publik membangun asumsi yang tidak perlu,” pungkasnya. (*)
