SEMARANG, beritajateng.tv – Bantuan Subsidi Upah (BSU) kini kembali hangat jadi perbincangan publik terlebih sudah memasuki tahun 2026.
Sebagaimana dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, nominal uang yang cair tersebut yakni sebesar 300 ribu perbulan.
Hanya saja pemerintah menyalurkan selama dua bulan sekaligus sehingga nominalnya sebesar 600.000.
BACA JUGA: Pemkab Semarang Salurkan Bantuan ke 52 Anak di Tegalpanas dan Gembol: Lingkungan Rentan Sosial
Penerima Bantuan Subsidi Upah ini tentu harus memenuhi syarat tertentu sehingga tidak semuanya bisa mendapatkan.
Meski nominalnya tidak seberapa, namun bantuan ini cukup berharga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tidak heran apabila banyak yang menanyakan terkait bantuan tersebut kapan cairnya lagi di tahun 2026.
Berikut akan beritajateng.tv bagikan informasi lengkapnya terkait penyaluran kembali Bantuan Subsidi Upah di tahun 2026.
Informasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026
Media sosial Kementerian Ketenagakerjaan sejauh ini belum menyampaikan informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Jika pada tahun 2026 pemerintah kembali menyalurkan dana BSU, pengumuman resminya tentu akan tersampaikan melalui kanal-kanal resmi pemerintah.
Sementara itu, anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kurang lebih sebesar Rp 508,2 triliun.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 468,1 triliun.
Sebagaimana mengutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Sebagai gambaran, anggaran perlinsos ini antara lain di penyalurannya sebagai dasar pendanaan penyaluran bantuan sosial.
BACA JUGA: Antisipasi Inflasi Nataru, Pemerintah Beri Bantuan Pangan Murah ke 500 Driver Ojol Semarang
Selain itu juga penyalurannya bertujuan untuk penanggulangan bencana serta pemenuhan layanan pendidikan.
Untuk tahun 2026, anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 28,7 triliun.
Adapun Kartu Sembako dialokasikan sebesar Rp 43,8 triliun, BLT Desa Rp 6,5 triliun, dan KIP Kuliah sebesar Rp 17 triliun. (*)
