“Kemudian masyarakat sekarang kan sudah mulai berani speak up (bersuara), sehingga misalnya di suatu daerah tinggi itu menandakan bahwa mereka salah satunya sudah berani speak up, bersuara,” imbuh Retno.
Ia berujar, DP3AKB Jateng terus berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya yaitu dengan sosialisasi dan edukasi yang intens serta melibatkan peran dan partisipasi masyarakat.
BACA JUGA: LBH Semarang: Jangan Salahkan Korban Kekerasan Seksual, Ini Langkah yang Mesti Kita Lakukan
Selain itu, DP3AKB Jateng juga melakukan pendampingan terhadap anak maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan. Misalnya, seperti pendampingan psikologis atau konseling, serta penanganan medis jika perlu.
“Kalau terjadi kekerasan maka ditangani oleh UPTD PPA, pendampingan dalam hal psikologis, kemudian sampai kepada penanganan medis bila itu diperlukan. Jadi setiap kali ada kasus pasti pihak dinas provinsi sampai kabupaten/kota menangani sejauh itu,” kata Retno.
Sementara terkait tindakan tegas kepada pelaku, Retno menyebut hal itu di luar tugas dan wewenangnya. Untuk tindakan hukum atas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, ia menyerahkan kasus kepada pihak aparat kepolisian.
“Pertama kami melindungi korban, pendampingan itu oleh dinas kami. Kalau berdasarkan hukum kita semaksimal mungkin kalau untuk efek jera ya hukum sesuai undang-undang,” tandas Retno. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
