“Kami memandangnya sebagai suatu hal yang positif, tidak kemudian setiap kasus mengadu ke LBH Semarang. Malah kami mendorong BEM dan Satgas PPKS di kampus lain bisa bersikap sama dengan melakukan pendampingan secara proaktif kepada korban,” lanjutnya.
Eti melanjutkan, korban yang memutuskan untuk angkat bicara terkait kasus kekerasan seksual yang menimpanya perlu dukungan dan pendampingan mental secara berkala. Kembali ke stigma masyarakat, Eti menyoroti budaya victim-blaming yang kerap kali menambah beban korban untuk angkat bicara.
“Kan di masyarakat kita ada apa-apa yang salah korbannya, budaya victim blaming itu harus siap korban hadapi ketika memilih berani speak up. Ditambah belum tentu orang-orang sekelilingnya mendukung,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam kunjungannya ke Semarang turut mendukung pemberian sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual. Menurutnya, kasus kekerasan seksual di kampus merupakan fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terbongkar.
“Kami justru berterima kasih ke korban yang berani melapor. Dengan semakin banyak kasus yang terungkap ini justru kami syukuri karena kami bisa memberikan keadilan bagi para korban dan memberikan efek jera kepada pelaku,” katanya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
