“Ini menjadi concern kami, bagaimana pengemudi ini difasilitasi untuk melakukan medical check up setiap tahun agar mereka diobati dan layak untuk mengemudi,” kata Soerjanto.
Dalam kesempatan yang sama, Soerjanto turut menyinggung soal peran presiden dalam memberantas truk yang Over Dimension Over Loading (ODOL). Sebab, menurutnya, ODOL memerlukan kerja sama antarberbagai pihak.
BACA JUGA: Hendak Berangkat Kuliah, Mahasiswa Unnes Tewas Terlindas Truk
Terlebih, ODOL berpengaruh pada banyak sektor, seperti perdagangan, daya saing, perindustrian, keuangan, ekonomi, hingga inflasi. Sehingga, lanjut Soerjanto, pemberantasan ODOL harus presiden pimpin langsung.
Bahkan, pihaknya pernah berkirim surat meminta proyek pemerintah dan BUMN sebagai percontohan tidak menerapkan ODOL. Sayangnya, hal itu pun gagal.
“Jangan teriak-teriak meminta pengusaha untuk tidak ODOL, tapi beri contohlah proyek pemerintah yang tidak ODOL. Karena proyek jalan tol, pengangkutan tanah itu juga ODOL. Jadi mulailah dari proyek pemerintah atau BUMN untuk tidak ODOL,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
