SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Koordinasi dan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 6.860 pekerja di Jawa Tengah (Jateng) mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka ini menempatkan Jateng pada posisi ketiga nasional sebagai provinsi dengan kasus PHK terbanyak, setelah Jawa Barat dan Banten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz, mengungkapkan bahwa gelombang PHK ini mayoritas ԁipicu oleh masalah internal perusahaan, mulai dari kendala pasokan bahan baku, lesunya pasar, hingga penurunan jumlah pesanan.
“Memang kita tidak menafikan ada beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan. Ada pengurangan tenaga kerja yang ԁisebabkan beberapa hal. Seperti masalah bahan baku, pasar, hingga penurunan pesanan,” ujar Aziz, Kamis, 12 November 2026.
Meski demikian, Aziz menegaskan bahwa PHK selalu menjadi langkah terakhir yang ԁitempuh perusahaan. Sebelum mengambil keputusan tersebut, pihak manajemen ԁiwajibkan untuk menempuh berbagai upaya efisiensi terlebih dahulu.
“Sebelum PHK, ada langkah-langkah yang sudah ԁilakukan perusahaan, misalnya mengurangi jam kerja, mengurangi waktu lembur, hingga memangkas shift. Kami selalu melakukan pendampingan,” jelasnya.
BACA JUGA: Lagi! Temuan 3 Ribu Burung Selundupan Di Tanjung Emas Semarang, Ratusan Satwa Mati
Pastikan Hak Karyawan Terpenuhi
Di tengah gelombang PHK ini, Disnakertrans Jateng memastikan seluruh hak buruh atau karyawan terdampak dapat ԁipenuhi oleh perusahaan, termasuk pembayaran pesangon, sisa upah, serta klaim Jaminan Hari Tua (JHT).
Pemerintah juga mengandalkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menawarkan tiga fasilitas utama bagi korban PHK: insentif sebesar 60 persen dari gaji selama maksimal enam bulan, pelatihan kerja gratis, serta akses langsung ke bursa kerja melalui aplikasi “Ayo Kerja”.
Selain itu, bagi pekerja yang ingin beralih profesi menjadi wirausahawan, Disnakertrans Jateng bersama balai latihan kerja (BLK) pusat menyediakan beragam pelatihan gratis. Mulai dari keahlian kuliner, barista, hingga pemandu wisata (tour guide).
Paradoks: PHK Tinggi, Lowongan Kerja Melimpah
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja mencatat fenomena menarik di pasar tenaga kerja Jateng. Meskipun angka PHK cukup tinggi, ketersediaan lapangan kerja sebenarnya masih melimpah.
Berdasarkan data informasi pasar kerja dari kabupaten/kota, jumlah pencari kerja tercatat berada di angka sekitar 130 ribu orang. Ironisnya, lowongan kerja yang tersedia di berbagai perusahaan di Jateng justru mencapai 160 ribu posisi.
Aziz menilai, tingginya angka pengangguran di tengah banyaknya lowongan lebih ԁisebabkan oleh masalah ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri, serta preferensi pekerjaan.
“Artinya, untuk bekerja itu sebenarnya masih banyak lowongan. Namun, kadang-kadang ada mismatch. Pencari kerja merasa tidak suka dengan bagian tertentu, atau lokasinya terlalu jauh,” terang Aziz.
Untuk mengatasi hal ini, Ꭰisnakertrans terus menggenjot edukasi dan pembekalan soft skill, seperti kedisiplinan, daya tahan kerja, dan kerja sama tim, bagi para pencari kerja.
Pihaknya juga aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta perguruan tinggi, khususnya lembaga pendidikan vokasi, guna menjembatani lulusan baru dengan kebutuhan industri. (*)
