SEMARANG, beritajateng.tv – Podcast “Total Politik” bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bima Arya, menyoroti maraknya kepala daerah yang berturut-turut mengenakan rompi oranye KPK lantaran kasus korupsi.
Bima mengungkap angka mencengangkan kasus korupsi kepala daerah mencapai 500 orang. “Sejak Pilkada langsung, hampir 500 kepala daerah terjerat kasus korupsi,” katanya, Senin, 16 Maret 2026.
Bima menilai fenomena itu tidak berdiri sendiri. Ia menyebut tekanan politik menjadi salah satu pemicu utama. Banyak kepala daerah harus menjaga stabilitas kekuasaan.
BACA JUGA: Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka, KPK Bongkar Praktik Setoran THR untuk Forkopimda
“Ada yang tidak memperkaya diri, tapi menjaga stabilitas dengan cara abu-abu,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, host Budi Adiputro menyoroti beban biaya politik. Ia menyebut mahalnya kontestasi dapat mendorong penyimpangan.
“Biaya politik itu besar sekali, kepala daerah harus menghidupi mesin politik,” ucapnya.
Bima Arya Tolak Alasan Kepala Daerah Korupsi Tak Tahu Hukum
Bima menegaskan korupsi tetap merupakan pelanggaran serius. Ia menolak alasan kepala daerah tidak tahu aturan hukum. “Korupsi itu sederhana, menerima uang atau membuat kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya tata kelola anggaran daerah. Banyak alokasi APBD tidak rasional dan membuka celah penyalahgunaan.
“Banyak anggaran tidak masuk akal, dari seremonial sampai belanja yang berlebihan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Bantah Bersama Fadia Saat OTT KPK: Hanya Bertemu Malam Sebelumnya, Bahas MBG
Selain itu, Bima menekankan pentingnya reformasi sistem hukum. Ia menyebut pembenahan tidak cukup hanya menaikkan gaji pejabat. “Semua harus dibereskan, kejaksaan, kepolisian, pengadilan,” tuturnya.
Diskusi tersebut juga menyinggung solusi jangka panjang. Evaluasi sistem Pilkada menjadi salah satu opsi. Bima menyebut sistem yang lebih efisien dapat menekan biaya politik. Dengan begitu, potensi korupsi dapat berkurang secara signifikan.
Di akhir perbincangan, Bima mengingatkan pentingnya integritas pribadi. Ia menilai kepala daerah tetap memiliki pilihan untuk bersih. “Itu pilihan, mau ikut arus atau tetap lurus,” tandasnya. (*)
