JAKARTA, 7/3 (beritajateng.tv) – Kepala LKPP Republik Indonesia, Hendrar Prihadi menekankan bahwa anggaran pemerintah untuk pengadaan tidak hanya sebatas guna mendapatkan barang / jasa yang diperlukan saja.
Mantan Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu mengungkapkan, pemanfaatan anggaran pemerintah dalam konteks pengadaan harus juga mampu menggerakkan ekonomi yang inklusif.
Hal itu ditegaskan Hendi dalam kegiatan HMI Jabodetabeka – Banten di Balai Pusdiklat Kemensos RI Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Hendi memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang saat ini masih memandang anggaran pemerintah sebagai ‘bancakan’, atau sebuah santapan gratis untuk dibagi-bagi.
“Nah problemnya, ini (anggaran) sering dijadikan bancakan oleh dalam tanda kutip, oknum. Sehingga belanja – belanja ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” tutur Hendi melalui keterangan pers yang diterima beritajateng.tv, Selasa (7/3/2023).
Hendi mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini terus melakukan upaya digitalisasi untuk menguatkan sistem pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan dan terintegrasi. “Jadi digitalisasi hari ini kami gunakan sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan sistem yang transparan serta terintegrasi, dan bisa terwujud inklusi ekonomi,” jelasnya.
