“Yang kita harapkan bukan hanya dokumennya, tapi aplikasinya di lapangan. Sehingga ada jaminan makanan yang tersajikan itu aman bagi anak-anak dari sisi food security,” ujarnya.
Akui kekurangan SDM untuk percepat asesmen SPPG di lapangan
Lebih jauh, Sumarno menyebut pihaknya belum dapat menyampaikan berapa SPPG di Jawa Tengah yang telah mengantongi SLHS, lantaran proses pengajuannya masih berlangsung.
Tak hanya itu, Sumarno pun turut menyoroti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang melakukan asesmen terhadap SPPG di lapangan.
“Begitu ada ajuan kan butuh asesmen ke lapangan, itu juga terkendala sumber daya manusia yang bisa melakukan assessment, sementara jumlah penyedia [MBG] di Jawa Tengah hampir 1.300,” ungkapnya.
Tunggu hasil evaluasi penyebab keracunan massal MBG di berbagai daerah Jateng
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah juga masih menunggu hasil evaluasi dari kasus dugaan keracunan yang sempat terjadi belakangan. Menurut asesmen awal Dinas Kesehatan Jawa Tengah, penyebab kemungkinan lebih mengarah pada bakteri.
BACA JUGA: Dugaan Keracunan MBG di SDN Ungaran 01, Dewan Pendidikan: SPPG Terbebani Sajikan 3 Ribu Porsi Lebih
Ia menambahkan, hasil evaluasi nantinya untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Khususnya terkait kebersihan, prosedur penyimpanan, hingga tata kelola penyajian makanan di sekolah.
“Ini bisa jadi karena cara menyimpan bahan, proses memasak, kebersihan tempat, hingga kelayakan air. Juga soal jeda waktu antara makanan selesai dimasak hingga disajikan. Itu yang masih kami evaluasi,” pungkas Sumarno. (*)
Editor: Farah Nazila
