“Kalau meminta sumbangan lewat proposal boleh, tapi tidak mengikat. Jadi pemberian sumbangan itu apakah melalui perorangan atau kelompok, sah-sah saja, tapi sifatnya gak mengikat,” tegas Haeruddin.
Oleh karenanya, Haeruddin dengan tegas meminta kepada ormas untuk tidak mengajukan proposal pendanaan yang sifatnya memaksa atau wajib kepada warga di Jawa Tengah.
“Kalau iuran kan lebih ke ormas itu. Proposal pengajuan dana gak apa-apa, tapi gak boleh dalam bentuk memaksa dan lain sebagainya,” pungkas Haeruddin.
BACA JUGA: Pembentukan Pengurus FKUB Jateng 2024-2029 Tuai Kritik, Kesbangpol Respons Soal Tak Ada Ormas Islam
Sebelumnya, viral di media sosial, proposal salah satu ormas di Kota Bekasi Selatan, Jawa Barat, yang membutuhkan anggaran sebesar Rp44 juta untuk acara tahun baru.
Anggaran itu sedianya untuk kegiatan acara seperti pembuatan proposal, pembuatan amplop, sewa tenda, sewa kursi, dekorasi hingga biaya live dangdut. Secara kalkulasi, ormas tersebut menganggarkan biaya hingga Rp44 juta.
Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Bekasi, Ariyes Budiman, menyatakan telah mengklarifikasi proposal acara tahun baruan tersebut kepada Edi Nurhadi selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Bekasi Selatan.
Ariyes mengatakan, hal itu adalah perbuatan keliru dan memberikan sanksi administrasi kepada Ketua PAC PP Bekasi Selatan tersebut.
“Kami telah memanggil yang bersangkutan ED dan telah kami berikan sanksi administrasi,” kata Ariyes, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember 2024. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
