“Kami meminta kepada pemerintah, aspirasi masyarakat supaya tidak dijadikan rebutan oleh RT-RT. Nominal anggaran tidak terlalu besar. Kalau semua RT harus mendapatkan nanti tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut saya, lebih difokuskan ke RW,” kata Pilus.
Pilus mengatakan jika anggaran diberikan kepada RW maka diharapkan pada tingkat RW akan bisa menentukan RT mana saja yang benar-benar membutuhkan untuk pembangunan untuk bisa diprioritaskan. Ia menyebut dengan sistem seperti itu maka akan lebih tepat guna, tepat daya, dan tepat manfaat.
“Kalau masing-masing RT berebut minta dapat, anggarannya kecil. Sedangkan program RT terlalu besar. Nanti jadi masalah di wilayah. Warga berpikir bantu kok cuma sedikit,” tandasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
