KARANGANYAR, beritajateng.tv – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, menyoroti eksistensi pers di tengah masifnya media sosial. Sebab, dalam hematnya, siapapun saat ini bisa membuat media sendiri. Hal itu menjadi tantangan bagi perusahaan pers.
Hal itu terungkap olehnya saat hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Silaturahmi Media Menuju Terciptanya Sinergitas Wartawan dan DPRD Jawa Tengah’ yang berlangsung di Karanganyar, Kamis, 30 Januari 2025 lalu.
“Mereka bisa buat media sendiri, informasi sendiri, ini tantangan. Padahal wartawan yang terdepan. Profesi wartawan zaman kecil saya itu dianggap mewah, karena memang waktu itu menjanjikan, baik dari profesionalitas maupun materi dan sebagainya,” terang Sumanto.
Dengan tumbuhnya teknologi sedemikian pesat, hadirnya media atau pers tak lagi dilirik publik. Ia mencontohkan minat masyarakat pada televisi saat ini.
“TV itu dulu jadi hal yang luar biasa, orang nonton tv itu bagian dari kehidupan, bagian informasi yang terdepan. Kalau sekarang mereka sudah tidak lagi suka nonton TV, apalagi baca koran. Ini harus di sadari, sekarang masyarakat punya media sendiri-sendiri,” ujar dia.
BACA JUGA: Soroti Eksistensi Pers, Ketua DPRD Jateng Sumanto Ajak Jurnalis Garap Medsos: Orang Tiap Hari Buka HP
Dengan berlangsungnya FGD yang menghadirkan wartawan Soloraya tersebut, Sumanto berharap pers tetap menjadi pelopor dalam menyampaikan informasi, meskipun media sosial dan teknologi tumbuh begitu cepat dan pesat. Sumanto pun mendorong agar perusahaan pers atau media turut aktif bermedia sosial.
Lebih lanjut, tantangan bagi perusahaan pers bukan hanya mampu bertahan di tengah gempuran informasi yang masif di media sosial, tetapi juga tantangan dari internal pers yang mesti dihadapi saat ini.
Hal itu terungkap dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solo, Anas Syahirul Alim. Tantangan antarpers atau wartawan sendiri, kata Anas, berkaitan dengan wartawan di Indonesia yang tak jelas jumlah pastinya.
“Berapa jumlah yang mengaku wartawan? Itu sempat muncul di diskusi Dewan Pers. Ada sekitar 28 ribu yang sudah ikut UKW, artinya secara kompetensi sudah memenuhi kapasitas sebagai artawan. Tetapi di luar itu banyak sekali, ada yang menyebut 250 ribu, 125 ribu,” ungkap Anas.
Ketidaksesuaian antara jumlah wartawan atau perusahaan pers di lapangan dengan yang terdata di Dewan Pers pun mendapat sorotan Anas. Ia mencontoh, pers di negara benua Eropa yang seluruhnya terdaftar oleh Dewan Pers.
“Jumlah kita sendiri hanya kita yang tau. Ini yang membedakan kita dengan negara di Eropa. Ketika mereka punya media, mereka harus melapor kepada Dewan Pers, soal jumlahnya berapa dan sebagainya. Tapi pascareformasi [di Indonesia] luar biasa, kita bisa membuat media, apapun bisa,” sambung dia.
Anas turut berbagi pengalamannya saat di hubungi oleh Kapolres Sukoharjo yang ia sebut baru menjabat belum lama ini. Ia menuturkan, Kapolres tersebut melapor padanya bahwa ada oknum wartawan yang sering menganggunya di luar keperluan pemberitaan.
“Baru dijabat sudah diganggu media yang tidak dikenal. Cara mengatasinya bagaimana? Saya sampaikan ke Pak Kapolres, ‘tugas wartawan hanya mencari berita dan konfirmasi. Selain itu di tindak tegas saja. Kalau Bapak gak kenal wajahnya, berari profesinya bukan wartawan’,” tegas Anas.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto Siap Jalankan Inpres Efisiensi APBN & APBD 2025 Arahan Prabowo
Pejabat publik pun, kata Anas, kerap jadi sasaran oknum wartawan yang tak bertanggung jawab tersebut.
“Berdasarkan data, media di Indonesia ada 49 ribu sekian, 43 ribu itu media siber. Itu yang berbadan hukum, syarat di negara kita kan media berbadan hukum dan jelas alamatnya. Tapi yang tersertifikasi hanya 3 ribu sekian,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Anas berharap perusahaan pers bisa mendaftarkan dirinya secara administratif ke Dewan Pers untuk mencegah fenomena ‘wartawan bodrex’ itu terus terjadi.
“Persoalan itu jadi tanggung jawab kita. Tantangan kita mengedukasi masyarakat bahwa kita hadir sebagai wartawan yang benar,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
