SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, menilai kinerja Monitoring Center Surveillance for Prevention (MCSP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berada pada kategori cukup baik.
Namun, Setyo mengingatkan masih ada delapan fokus area penilaian yang perlu petbaikan agar tata kelola pemerintahan semakin berintegritas.
“Pastinya [Jateng] lumayan bagus, karena MCSP ini surveinya ke pegawai dan masyarakat. Ada expert seperti auditor BPK dan BPKP, termasuk purnawirawan yang pernah bekerja di pemerintahan,” ujar Setyo usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 4 Desember 2025.
BACA JUGA: KPK Panggil Rektor UIN Walisongo Semarang Terkait Kasus Kuota Haji: Selaku Sekjen Kemenag 2023
Menurutnya, hasil MCSP dapat menunjukkan dengan jelas mana kinerja pemerintah daerah yang sudah kuat, dan mana yang masih lemah. Penilaian itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan.
“Dari MCSP itu bisa kelihatan kinerjanya pemerintah seperti apa, angkanya berapa, mana yang masih rendah, mana yang sudah bagus. Tentu upayanya adalah perbaiki yang rendah, pertahankan yang sudah bagus, kalau bisa semakin meningkat,” jelasnya.
Setyo menegaskan bahwa proses penilaian MCSP berlangsung secara independen dan tanpa kepentingan tertentu. “Saya jamin pelaksanaannya tidak ada conflict of interest, tidak ada kepentingan apa pun. Murni kami lakukan,” tegasnya.
KPK minta Pemprov Jawa Tengah terapkan budaya antikorupsi setiap hari, bukan hanya saat peringatan Hakordia
Setyo hadir di Pemprov Jawa Tengah atas undangan Gubernur Ahmad Luthfi untuk mengikuti rangkaian peringatan Hakordia 2025 bertema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif”.
Ia menilai kegiatan yang melibatkan kepala daerah, pimpinan OPD, serta berbagai unsur pemerintahan tersebut merupakan langkah positif. Meski begitu, ia menekankan bahwa semangat antikorupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan tahunan.
“Tema Hakordia adalah satukan aksi basmi korupsi. Harapannya ini menjadi simbol yang bisa dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara, ASN, dan seluruh pegawai di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya pada saat puncak acara tanggal 9 Desember, tapi setiap hari,” kata Setyo.
BACA JUGA: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Katering Ibadah Haji, Termasuk Tahun 2025 dan Sebelumnya
Ketua KPK itu menyebut koordinasi dan supervisi dengan inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota akan terus dilakukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.
“Kami selalu berinteraksi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan inspektorat. Itu dilakukan untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan,” pungkasnya
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pesan KPK bahwa peringatan Hakordia tidak boleh hanya menjadi seremonial tahunan.
“Sebagai pejabat publik, ini momen yang sangat berharga untuk me-review bahwa Hari Antikorupsi Dunia tidak hanya peringatan. Kita membiasakan diri setiap hari menjadi hari antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah,” ujar Luthfi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
