JAKARTA, beritajateng.tv – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Nizar Ali, terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pemanggilan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan atas nama Nizar Ali, yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tahun 2023.
Sebelumnya, ia juga pernah menduduki posisi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Menurut Budi, keterlibatan Nizar berkaitan dengan kewenangannya pada periode saat dugaan penyimpangan muncul.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama NA,” ujar Budi Prasetyo, Jumat, 12 September 2025.
KPK secara resmi membuka penyidikan perkara ini pada 9 Agustus 2025, usai meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
BACA JUGA: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Katering Ibadah Haji, Termasuk Tahun 2025 dan Sebelumnya
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung potensi kerugian negara.
Hasil penghitungan awal yang KPK umumkan pada 11 Agustus 2025 menunjukkan kerugian mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pada saat yang sama, KPK juga melarang tiga pihak bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.
Selain langkah KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI menyoroti penyelenggaraan haji tahun 2024.
BACA JUGA: KPK Periksa Khalid Basalamah Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag
Pansus menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan sebanyak 20 ribu dari Pemerintah Arab Saudi.
Kementerian Agama saat itu menetapkan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Kebijakan ini tidak sesuai dengan aturan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa porsi haji reguler mencapai 92 persen, sedangkan haji khusus hanya 8 persen. (*)
