SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, buka suara mengenai video viral pengasuh Pondok Pesantren Al Husna Internasional Mayong Jepara, K.H. Ahmad Mundofar, yang menyatakan menolak sekaligus mengharamkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Video berdurasi hampir tiga menit yang ԁiunggah akun TikTok @mbah.mun034 tersebut telah ԁitonton ratusan ribu kali. Dalam video itu, K.H. Ahmad Mundofar menyatakan seluruh keluarga besar Ponpes Al Husna tidak lagi menerima MBG karena meyakini program tersebut menjadi sarana korupsi.
“Yang beberapa bulan ini kami menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa. Yang kami harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wata’ala,” ujar Mundofar dalam video yang beredar.
Menanggapi hal tersebut, Gus Yasin mengatakan dirinya menghormati pernyataan K.H. Ahmad Mundofar. Menurutnya, ajaran Islam memang melarang umat membantu perbuatan yang bertentangan dengan syariat, termasuk korupsi.
Hal itu ia sampaikan saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 13 Juli 2026.
“Ya, saya apresiasi apa yang menjadi pernyataan beliau. Di dalam Al-Quran memang ԁinyatakan membantu melakukan korupsi maupun perkara-perkara yang dilarang syariat itu memang dilarang,” ujar Gus Yasin.
Meski demikian, Gus Yasin menilai persoalan tersebut perlu ԁilihat secara utuh. Menurutnya, tujuan awal Program Makan Bergizi Gratis bukan untuk mendukung praktik korupsi, melainkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Ia menjelaskan, sasaran utama MBG meliputi ibu hamil, anak sekolah, hingga masyarakat yang membutuhkan.
“Nah, kita tinjau dulu. Membantu itu bagaimana sifatnya? Di sana ada yang bekerja, ada yang menerima. Kesemuanya ini sebenarnya tidak membantu. Apalagi munculnya program MBG awalnya adalah bagaimana meningkatkan makanan bergizi, nutrisi, gizi masyarakat Indonesia,” kata Gus Yasin.
“Ꭰimulai dari ibu hamil, anak sekolah, lalu warga yang tidak mampu. Nah, ini secara konteks keagamaan tidak dilarang,” sambungnya.
BACA JUGA: Viral Surat Polda Jateng Minta Anggota Tak Penuhi Panggilan Terkait Kasus MBG, Kejati Beri Klarifikasi
Gus Yasin mengakui dalam pelaksanaan MBG memang muncul sejumlah persoalan, termasuk dugaan korupsi maupun praktik penyimpangan lainnya.
Namun, menurutnya, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal.
“Muncul permasalahan-permasalahan, ada yang korupsi, ada yang jual beli. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Saat ini pemerintah sudah memulai pembenahan,” ujarnya.
Ia mengatakan, di Jawa Tengah pembenahan juga ԁilakukan dengan memperkuat keterlibatan petani, peternak, hingga pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG.
“Mulai dari pertumbuhan ekonominya. Jadi kebutuhan bahan-bahannya itu harus dari masyarakat, dari petani, dari peternak ayam, daging, ikan, termasuk telur,” jelasnya.
Menurut Gus Yasin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini juga tengah memetakan kebutuhan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh kabupaten/kota agar kebutuhan bahan pangan dapat ԁipenuhi dari produksi lokal.
“Tadi juga atas saran Pak Gubernur kita harus memetakan per kabupaten kebutuhan SPPG itu berapa, kapasitasnya bagaimana, telurnya butuh berapa. Kita hitung lagi. Kalau Jawa Tengah masih mampu memenuhi kebutuhan itu, ya kita tarik dulu dari Jawa Tengah,” katanya.
Terkait pernyataan K.H. Ahmad Mundofar yang menyebut menerima MBG hukumnya haram, Gus Yasin menilai persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah.
Baginya, pembahasan mengenai hukum keagamaan sebaiknya menjadi ranah para ulama dan organisasi keagamaan.
“Kalau terkait hukumnya sekarang menjadi permasalahan seperti ini, itu bukan ranah kami di pemerintahan,” tuturnya.
BACA JUGA: Bikin Heboh, Dapur MBG di Kawasan PRPP Berdiri Sejak 2025, Manajemen: Skemanya Bagi Hasil
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan diskusi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya.
“Ini adalah ranah nanti baik dari MUI, Muhammadiyah maupun NU untuk ԁidiskusikan kalau sudah terjadi seperti ini,” terang Gus Yasin.
Gus Yasin mengatakan persoalan hukum dalam pelaksanaan MBG sebenarnya pernah muncul sebelumnya, salah satunya terkait makanan yang tersisa ketika siswa penerima tidak hadir ke sekolah.
Ia menuturkan, persoalan-persoalan semacam itu memang perlu ԁibahas dari perspektif keagamaan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Seperti awal tahun 2026, pernah muncul pertanyaan kalau anak yang menjadi penerima ternyata sakit atau tidak masuk sekolah, lalu makanan sisanya bagaimana? Apakah boleh ԁimakan pegawai sekolah supaya tidak mubazir? Nah, ini yang harus kita telaah lagi,” katanya.
Kendati begitu, Gus Yasin kembali menegaskan dirinya sepakat bahwa membantu perbuatan yang dilarang agama tetap tidak ԁibenarkan.
“Akan tetapi saya sepakat bahwa membantu melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama itu memang termasuk yang dilarang,” ujarnya.
Di sisi lain, ia berharap tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tetap menjadi perhatian bersama.
“Saya menghormati pernyataan beliau. Tetapi ini harus ԁikembangkan lagi. Karena tujuan MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak yang mungkin ketika sekolah memiliki keterbatasan finansial. Teman-temannya makan, dia tidak bisa makan. Nah, ini kan harus kita pikirkan juga,” tandas Gus Yasin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
