SEMARANG, beritajateng.tv – Setelah harta peninggalan suami dirampas oleh adik-adik iparnya, Bintang Karinah Asi dan keluarga masih harus mengalami ketidakadilan dan dugaan kriminalisasi.
Kini Bintang Karinah harus mendekam di balik jeruji besi dan menghadapi serangkaian persoalan hukum yang diduga merupakan bentuk ketidakadilan yang ia alami sejak 2023 hingga 2026.
Di balik sengketa keluarga tersebut, tersimpan kisah panjang tentang perebutan aset, proses hukum yang berlarut, hingga vonis pidana yang kini Bintang Karinah jalani.
Kuasa hukum keluarga menilai perkara yang menimpa kliennya tidak hanya berkaitan dengan sengketa warisan. Tetapi juga dugaan kriminalisasi terhadap ibu dan anak-anaknya.
Theo Sibarani dari Sibarani & Co Law Firm mengatakan, persoalan bermula setelah meninggalnya Mangasi Holbung Batara Sihombing (MHB), seorang pengusaha yang asal Pekalongan, pada November 2019.
Menurut Theo, setelah MHB wafat, sebagian besar aset yang sebelumnya di kuasai almarhum kini beralih ke tangan adik-adik almarhum tanpa persetujuan istri maupun anak-anaknya.
“Harta yang kami persoalkan meliputi kepemilikan saham di sejumlah perusahaan, tanah, hingga berbagai aset bergerak. Klien kami merasa hak-haknya sebagai ahli waris tidak dihormati,” ujar Theo dalam keterangan persnya.
Merasa hak keluarganya terabaikan, Bintang bersama ketiga anaknya, Dian Reswari Putri Sihombing, Tiara Adhika Sihombing, dan Palito Tigor Pature Sihombing, menempuh berbagai jalur hukum.
Namun, menurut pihak kuasa hukum, langkah tersebut justru berujung pada berbagai persoalan pidana.
Saat ini Bintang sedang menjalani hukuman penjara selama tiga bulan dalam perkara pencemaran nama baik.
Sementara putranya, Palito, telah berstatus tersangka dalam dua perkara dugaan pengaduan palsu.
Selain itu, Bintang beserta anak-anaknya juga di laporkan ke Polda Jawa Tengah atas dugaan penggelapan dana.
BACA JUGA: Usai Laporkan Dugaan Penggelapan Aset Warisan Keluarga, Warga Pekalongan Kini Jadi Tersangka
“Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum, klien kami justru menghadapi berbagai laporan pidana yang menurut kami tidak berdasar. Inilah yang kami nilai sebagai bentuk kriminalisasi,” kata Theo.
