SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muh Zen menyebut anggaran bidang pendidikan tetap aman dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Saya tidak di banggar, tetapi sepanjang urusan pendidikan sudah aman bagi saya tidak ada persoalan. Di bidang pendidikan masih aman,” ujar Zen, Jum’at 24 November 2023 sore.
Menurut keterangannya, anggaran pendidikan, utamanya insentif guru keagamaan dan BOSDA, masih sama seperti sebelumnya.
“Saya lihat angka-angkanya masih dikembalikan kepada mereka yang berhak, yang sudah berjalan selama ini,” sambungnya.
Usai Rapat Paripurna berakhir, Zen yang juga tergabung dalam anggota Fraksi PKB menerima kunjungan guru dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.
“Mereka (guru-guru) pada datang ke sini untuk memastikan anggaran guru aman. Kebijakan Jateng kedepannya harus pro guru, baik sekolah negeri, swasta, madrasah, termasuk lembaga pendidikan formal lain seperti TPQ, madin, hingga sekolah pagi non muslim,” bebernya.
Kendati anggaran pendidikan tak ada yang direalokasi, pihaknya berhadap ada tambahan dana, khususnya untuk insentif guru yang telah berjalan selama lima tahun belakangan.
BACA JUGA: Hadiri Seminar PGSI, Denny Septiviant Akan Tampung Aspirasi Guru
“Dikmen (pendidikan menengah) itu kan kewenangan Provinsi Jawa Tengah, termasuk guru dan BOSDA itu kan kewenangan Pemprov Jateng. Harapannya ke depan BOSDA ditingkatkan, begitu juga dengan insentif guru,” ucapnya.
Dalam hal itu, lanjut Zen, Pemerintah Pusat harus turun tangan. Tak bisa hanya mengandalkan APBD yang telah di anggarkan oleh Provinsi semata.
“Kalau hanya mengandalkan APBD Provinsi Jateng tidak mencukupi. Urusan pendidikan itu koheren antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, makanya Pemerintah Pusat harus memerhatikan itu,” tegas Zen.
Singgung banyak guru masih mendapat gaji di bawah UMR
Lebih lanjut, Zen menyinggung masih banyaknya guru sekolah di tingkat TK hingga SMP yang gajinya masih di bawah UMR. Menurutnya, anggaran untuk pendidikan harus menjadi prioritas.
“Berapa pun anggarannya itu harus negara fasilitasi. Dana kita cukup besar untuk menjamin bahwa guru-guru di Indonesia, baik honorer maupun swasta, mendapat afirmasi dari APBN,” terangnya.
Permasalah anggaran itu, lanjut Zen, berkaitan dengan komitmen dan kebijakan politik Pemerintah.
“Ini lebih soal political will, anggaran Rp 3.000 Triliun itu 20 persennya kan ada Rp 600 Triliun, angka itu saya kira cukup untuk menyejahterakan guru-guru se-Indonesia. Termasuk tenaga pendidikan seperti TU, semua itu bisa kalau negara itu punya komitmen,” sambungnya.
Tak lupa, menyambut Hari Pendidikan Nasional 2023, Zen menegaskan urusan pendidikan itu bersifat absolut dan tak boleh ada penawaran.
“Pemerintah pusat dan daerah harus ada sinergi di sini. Faktanya sampai sekarang masih kita lihat teman-teman tenaga pendidik dan TU itu belum sejahtera,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
