SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi II DPR RI mengaku telah mendengar kabar perihal 500 lebih pelamar PPPK dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang tak lulus administrasi pascasanggah.
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengungkap, gagalnya 500 lebih pelamar lulusan PPG itu sudah menjadi pembahasan Komisi II.
Edi menegaskan, kesalahan itu bukan karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kemenpan RB. Hal itu ia ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 6 Maret 2025.
“Sudah sampai info itu. Itu yang jadi pembicaraan kami kemarin dengan BKN dan Kemenpan RB. Bahwa kesalahannya bukan di BKN dan Kemenpan RB, [tetapi] daerah membuka formasi cuma segitu,” ungkap Edi.
BACA JUGA: Ratusan Peserta PPPK Guru Mendapat TMS, Komisi A DPRD Akan Panggil BKD Jateng
Ia menyebut, penentuan bukaan formasi sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Prinsip besarnya, Kemenpan RB membuka database yang terdaftar di BKN itu ada sekian ratus ribu dan itu diserahkan kepada Pemda supaya dibuka formasinya,” ucap dia.
Menurut Edi, rekrutmen memang dilakukan oleh BKN dan Kemenpan RB. Hanya saja, Pemda membuka formasi tak sesuai dengan jumlah database yang ada di BKN.
“Jadi, rekrutmennya dilakukan BKN dan Kemenpan RB, cuma masalahnya Pemda membuka tidak sesuai dengan jumlah database yang ada di BKN. Makanya tidak ada kesinkronan, makanya digeruduk itu [BKD Jawa Tengah],” tegas dia.
Polemik ratusan pelamar tak lolos administrasi di Jawa Tengah baru pertama kali terjadi di rekrutmen PPPK
Ke depan, Edi tak ingin permasalahan serupa terulang kembali. Bahkan, kata dia, masalah perekrutan PPPK seperti ini baru muncul sekarang.
“Kami tidak mau lagi ada masalah masalah seperti ini, karena baru pertama perekrutan PPPK ini ada masalah begini. Itu jadi evaluasi besar dari kami, untuk kami evalusi supaya perekrutannya, implementasinya, target-targetnya,” jelas Edi.
Menyoal nasib 500 lebih pelamar PPPK yang gagal itu, pihaknya akan melakukan diskusi secepatnya.
BACA JUGA: Medsos BKD Jateng Kena Geruduk Guru Tak Lolos Administrasi PPPK: Lebih Buruk Ketimbang Papua
Respon (2)