SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan warga dari berbagai daerah di Jawa Tengah menggelar aksi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 8 Juni 2026.
Aksi yang diikuti sekitar 150 peserta aksi itu membawa berbagai persoalan lingkungan dari wilayah pesisir, pegunungan hingga kawasan pertanian yang dinilai memiliki benang merah yang sama, yakni konflik ruang dan minimnya keberpihakan negara terhadap masyarakat di Jawa Tengah.
Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan WALHI Jawa Tengah, Bagas Kurniawan, mengatakan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia sengaja dipadukan untuk menunjukkan keterkaitan berbagai konflik lingkungan yang terjadi di Jawa Tengah.
Bagas menjelaskan, selama ini berbagai kelompok masyarakat yang terdampak konflik ruang bergerak secara terpisah. Melalui aksi bersama tersebut, mereka ingin menyatukan suara dan menunjukkan bahwa persoalan yang terhadapi merupakan bagian dari krisis yang lebih luas.
“Aksi hari ini mencoba menghubungkan berbagai isu yang selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri. Dari pesisir, pegunungan tengah hingga dataran tinggi, kami rangkai menjadi satu kesatuan isu bahwa Jawa Tengah sedang menghadapi krisis,” kata Bagas di sela aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 8 Juni 2026.
BACA JUGA: Saat Mangrove Jadi Penjaga Masa Depan, Pegadaian dan Pemkot Bergerak Hijaukan Pesisir Kota Tegal
Menurut Bagas, konflik yang terjadi di kawasan pesisir, pegunungan tengah maupun dataran tinggi menunjukkan pola serupa. Yakni masyarakat berhadapan dengan kebijakan yang ternilai lebih mengakomodasi kepentingan korporasi maupun proyek pembangunan daripada kepentingan warga.
Selain orasi, kegiatan juga terisi pertunjukan seni, ruwatan bumi dan rayahan tumpeng sebagai simbol perlawanan warga terhadap berbagai persoalan lingkungan yang mereka hadapi.
Dalam aksinya, warga memasang spanduk bertuliskan “Menolak Eksploitasi Menjaga Ruang Hidup” di belakang panggung pertunjukan seni.
Beberapa warga nelayan membawa gambar “Selamatkan Laut Jateng” dengan ilsutrasi gambar ikan yang menelan sampah plastik.
Sementara warga yang bermata pencaharian sebagai petani membawa spanduk yang menyuarakan untuk mempertahankan lahan mereka, “Tanah Untuk Rakyat” dan “Jogo Lemah Urip Kawula Alit”.
Soroti Perampasan Ruang di Pesisir
Salah satu isu yang paling banyak para demonstran suarakan dalam aksi tersebut adalah persoalan pesisir utara Jawa Tengah. Bagas menilai masyarakat pesisir menghadapi ancaman semakin sempitnya ruang hidup akibat berbagai proyek pembangunan dan kebijakan tata ruang.
Ia menyinggung integrasi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah dengan kebijakan pengelolaan ruang laut yang dinilai berpotensi membuka lebih banyak kawasan untuk kepentingan industri dan proyek strategis.
Menurut Bagas, pembangunan berbagai infrastruktur pesisir seperti tanggul laut dan proyek strategis lainnya perlu terkaji secara serius karena di khawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap ruang hidup mereka.
“Banyak sekali perampasan ruang baik di pesisir maupun di laut. Masyarakat melihat peruntukan ruang lebih banyak di arahkan untuk proyek-proyek besar, sementara kepentingan warga sering kali terabaikan,” ujarnya.
Kehilangan Akses Tanah dan Laut
Bagas menegaskan dampak terbesar yang masyarakat rasakan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga hilangnya hubungan sosial dan budaya yang selama ini terikat dengan tanah maupun laut.
Menurutnya, petani yang kehilangan lahan dan nelayan yang kehilangan akses ke laut akan kehilangan sumber penghidupan utama mereka.
“Ketika masyarakat tidak lagi punya akses terhadap tanah atau laut, mereka kehilangan penghidupan. Lebih dari itu, ada tradisi dan nilai-nilai yang selama ini melekat pada wilayah tersebut yang ikut terputus,” katanya.
Melalui aksi tersebut, para peserta berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Gubernur Jawa Tengah, dapat menemui warga dan mendengarkan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Bagas mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan langkah konkret dan keberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ruang yang terjadi di berbagai daerah.
“Kami berharap Gubernur Jawa Tengah bisa datang menemui dan mendengarkan langsung suara masyarakat. Warga ingin pemerintah berpihak dan memberikan solusi nyata terhadap konflik yang mereka hadapi,” pungkasnya.
Pesisir Jawa Tengah Mengalami Degradasi
Senada dengan WALHI, perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Manan, menilai kondisi pesisir Jawa Tengah saat ini menghadapi tekanan yang semakin besar.
Ia menyebut sejumlah wilayah pesisir mengalami degradasi lingkungan, termasuk ancaman abrasi dan rencana aktivitas pertambangan pasir laut di beberapa kawasan.
“Kami melihat pesisir di berbagai wilayah Jawa Tengah mengalami degradasi. Di Jepara misalnya ada rencana pertambangan pasir laut yang perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan,” kata Abdul.
Ia mengingatkan pengambilan material dalam jumlah besar dari dasar laut dapat memperparah abrasi dan mengubah kondisi ekosistem pesisir.
BACA JUGA: Usai Salatiga, BMKG Peringatkan Potensi Angin Kencang di Pesisir dan Pegunungan Jateng
Dalam kesempatan itu, Abdul juga menyoroti rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa yang menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, hingga kini masyarakat pesisir masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai bentuk dan dampak proyek tersebut.
“Apapun bentuknya, jika tidak berbasis pada pengetahuan dan kebutuhan masyarakat pesisir. Maka dikhawatirkan tidak akan menjawab persoalan yang dihadapi warga,” ujarnya.
Ia menilai berbagai proyek perlindungan pantai harus memperhatikan kondisi sosial dan ekologis masyarakat setempat agar tidak justru menimbulkan persoalan baru. (*)
Editor: Farah Nazila
