Komisi E DPRD Jateng, lanjutnya, akan mensupport grand design pembinaan olahraga Jateng.
“Yang penting ada desain konkret dan ada kolaborasi sehingga bisa mencapai target,” ungkapnya.
Dikatakannya, fenomena atlet loncat pagar termasuk politik olahraga. Secara regulasi, hal tersebut tidak dilarang dan masih berpotensi terjadi.
“Di provinsi lain akan menggunakan itu semua. Di Bali, Papua atlet kita banyak disana. Kekuatan di Jateng harus siap mengatasi itu, tinggal skemanya dibuat seperti apa,” katanya.
Kepala Disporapar Jateng Sinoeng N Rachmadi mengatakan, upaya memfokuskan pembinaan pada talenta muda perlu dilakukan. Pasalnya, waktu pelaksanaan PON ke XXI di Aceh dan Sumut tak lama lagi. Upaya pembinaan talenta muda bisa dilakukan lewat Popda.
“Beberapa event saat ini bisa dihelat dengan pembatasan, seleksi dan durasi waktu. Kami akan terus dorong kompetisi. Latih tanding antar provinsi untuk mengukur kekuatan. Kami akan fokuskan pada pembinaan talenta muda karena jangkauannya lebih panjang, akan lebih mudah membentuk bukan hanya prestasi tapi juga karakter,” ujarnya. (*)
