SEMARANG, beritajateng.tv – Kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dikabarkan akan menggandeng 49 menteri dan 59 wakil Menteri (wamen).
Jumlah itu lebih banyak daripada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma’aruf Amin yang hanya ada 34 menteri dan 17 wamen. Kabinet ‘gemuk’ Prabowo-Gibran pun mendapat sorotan pengamat politik.
Pengamat politik Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS), mempertanyakan efektivitas kabinet Prabowo-Gibran. Saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Doktor Ilmu Sosial Fisip Undip, Jumat, 18 Oktober 2024, NHS turut mempertanyakan urgensi penambahan menteri dan wamen.
“Jangan-jangan apakah gak terlalu banyak pejabat itu? Di Amerika itu cuma ada 12 kementerian, tapi efektif. Apakah masalahnya karena menterinya, sehingga perlu ada wakil menteri? Atau bukannya perlu penguatan di sekretariat jenderal yang perlu di format ulang?,” ujar NHS.
Dalam hematnya, lebih baik kaya fungsi namun miskin struktur ketimbang sebaliknya. Terlebih, kata NHS, pengadaan jabatan berdampak pada konsekuensi penganggaran yang semakin besar.
“Apakah kita itu kaya struktur tapi miskin fungsi ataukah kaya fungsi miskin struktur? Kalau buat saya lebih efisien kaya fungsi tapi miskin struktur. Struktur itu harus ramping, jabatan itu memiliki konsekuensi penganggaran yang gak kecil,” sambung NHS.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu RI 2008-2011 itu pun menegaskan pengadaan struktur baru dalam sebuah lembaga memerlukan waktu yang tak sebentar.
“Saya pernah punya pengalaman dua kali membangun struktur badan atau lembaga di level penyelenggara Pemilu. Dua lembaga itu kami mulai dari nol, capek sekali dalam bangun struktur, satu tahun baru itu bisa di lihat hasilnya. Sifatnya antardepartemen, perlu pembahasan yang gak bisa kita bilang ringan,” tegasnya.
Kabinet ‘gemuk’ membuat 100 hari pertama Prabowo-Gibran tak efisien, apa penyebabnya?
Jika pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan hasil terlihat di 100 hari kerja, NHS menilai akan sulit terjadi. Terlebih, jika penggemukan kabinet benar-benar terjadi.
Bukan tanpa alasan, penggemukan kabinet menurutnya akan menyibukkan pemerintah untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya teknis.
“Kalau melakukan penggemukan, tidak pengadaan fungsi, saya kira 100 hari pertama kalau dijadikan target akan sulit tercapai. Mereka akan mengurusi hal yang bersifat teknis seperti kop surat, pembagian jobdesk antarkementerian. Sebab ada kementerian yang dilembagakan dan badan lembaga yang di-kementerian, itu kan gak gampang, satu tahun gak bisa dilihat hasilnya,” terangnya.
Oleh sebabnya, NHS justru menyarakankan adanya pengurangan jumlah kementerian. Dengan catatan, tetap ada penguatan struktur pada sekretariatnya.
Lebih lanjut, NHS pun turut menanggapi pembekalan ratusan tokoh yang di gadang-gadang menjadi calon menteri dan calon wamen di kediaman Prabowo Subianto sejak Rabu, 16 Oktober 2024.
“Kalau kita lihat zaman Pak Habibi, begitu hari ini dia ditunjuk sebagai pengganti Pak Harto, maka beberapa jam kemudian, gak ada 1×24 jam, dia langsung melantik menteri-nya. Menteri-menteri itu sangat efisien dan bekerja dengan sebaik-baiknya,” jawabnya.
BACA JUGA: Heboh Dugaan Akun Lawas Gibran di Medsos Nyinyir Prabowo, Pendiri Kaskus Kini Buka Suara
Bagi NHS, tanpa adanya pemanggilan menteri beberapa hari sebelum pelantikan Prabowo-Gibran pun tak masalah. Poin pentingnya, kata NHS, justru menyampaikan kepada masyarakat soal apa isi pembicaraan pada saat pertemuan tersebut.
“Audiensi menteri perlu di sampaikan, kenapa harus melakukan ini, sedikit negara yang punya tradisi ini. Poin besarnya, publik perlu diyakinkan untuk apa ini semua, kenapa harus dilakukan audisi seperti ini,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
