Ia menambahkan, ukuran kebenaran tidak hanya berdasar keyakinan pribadi. Apalagi, kata NHS, Sudewo merupakan pejabat publik.
“Nah, tidak benar menurut keyakinannya saja, tapi benar menurut selera-selera umum. Itulah namanya etika. Jangan malah mengelak, menantang, itu ya,” ucap dia.
Tak cuma itu, NHS meminta setiap kepala daerah, termasuk bupati, sebaiknya melibatkan pihak ketiga untuk menguji kelayakan kebijakan sebelum memberlakukannya.
BACA JUGA: Bikin Heboh Gegara PBB 250 Persen, Segini Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Sesuai LHKPN 2025
“Bupati harus cerdas secara akal budi, bukan hanya pintar dalam cara ngomong, itu yang dia tidak punya tampaknya ini orang,” kata NHS.
Selain itu, NHS turut mengkritik pola pengambilan keputusan yang menunggu kritik publik atau viral di media sosial sebelum peninjauan ulang.
Ia menegaskan, kebijakan publik tidak boleh menjadi eksperimen sosial yang justru mengorbankan kepentingan warga.
“Salah kaprah kalau orang seperti itu ya. Kan akhirnya masyarakat membuang-buang waktu, membuang-buang konsentrasi, hanya gara-gara harus melakukan testing the waters gitu. Nah, buat saya itu enggak benar gitu. Tidak benar itu,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
