SEMARANG, beritajateng.tv – Sikap Bupati Pati Sudewo dalam merespons kritik masyarakat dinilai pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini (NHS), sebagai bentuk arogansi kepala daerah.
NHS mengingatkan, mestinya seorang pemimpin mengedepankan keluhuran akhlak dan mampu menahan diri. Hal itu ia ungkap saat dihubungi via WhatsApp, Selasa, 12 Agustus 2025.
“Kalau [mulanya] cuma didemo puluhan orang lalu [Sudewo] menantang, itu sama saja mengundang massa yang dalam jumlah yang lebih besar. Nah, itulah yang menurut saya enggak usah begitu ya, seorang kepala daerah itu dibekali [kemampuan] yang seharusnya bisa menahan diri,” ujar NHS.
Mantan Ketua Bawaslu RI itu menyinggung kasus Mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang pernah bertindak di luar kepatutan umum.
BACA JUGA: Bupati Pati Hapus Kebijakan Lima Hari Sekolah, Susul Pembatalan Kenaikan PBB 250 Persen
Meski kasusnya berbeda, ia menilai pola sikap yang ditunjukkan Sudewo sama-sama mengabaikan norma atau ukuran publik.
“Kadang-kadang orang merasa benar, tetapi menurut ukuran-ukuran publik tidak bisa seperti itu. Dan di situlah sebenarnya keluasan seorang bupati untuk bertingkah, melakukan pemahaman yang lebih komprehensif supaya kemudian dan pada akhirnya bisa masyarakat terima,” terangnya.
Terlebih, lanjut NHS, budaya Jawa mengajarkan batasan dalam bertindak, yang semestinya Sudewo genggam erat sebagai Bupati Pati.
“Budaya Jawa itu ada yang namanya ‘bener nanging ora bener’. Nah, di situlah boleh jadi semua yang dia [Sudewo] omongkan benar. Tetapi karena seperti itu, jadi hilang kebenarannya,” ujar NHS.
Penting bagi pejabat publik punya jiwa tabula rasa
NHS menilai, seorang kepala daerah harus memiliki jiwa tabula rasa atau kemampuan melihat dampak positif dan negatif sebelum memutuskan kebijakan.
“Itulah kenapa ada istilah ‘weruh sakdurunge winarah’, supaya kemudian dia melihat bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tempuh itu sudah terjangkaukan efeknya baik positif maupun negatif. Lalu memilih menghindari yang negatif, mau memperkuat yang positif gitu,” tegasnya.
Ia menambahkan, ukuran kebenaran tidak hanya berdasar keyakinan pribadi. Apalagi, kata NHS, Sudewo merupakan pejabat publik.
“Nah, tidak benar menurut keyakinannya saja, tapi benar menurut selera-selera umum. Itulah namanya etika. Jangan malah mengelak, menantang, itu ya,” ucap dia.
Tak cuma itu, NHS meminta setiap kepala daerah, termasuk bupati, sebaiknya melibatkan pihak ketiga untuk menguji kelayakan kebijakan sebelum memberlakukannya.
BACA JUGA: Bikin Heboh Gegara PBB 250 Persen, Segini Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Sesuai LHKPN 2025
“Bupati harus cerdas secara akal budi, bukan hanya pintar dalam cara ngomong, itu yang dia tidak punya tampaknya ini orang,” kata NHS.
Selain itu, NHS turut mengkritik pola pengambilan keputusan yang menunggu kritik publik atau viral di media sosial sebelum peninjauan ulang.
Ia menegaskan, kebijakan publik tidak boleh menjadi eksperimen sosial yang justru mengorbankan kepentingan warga.
“Salah kaprah kalau orang seperti itu ya. Kan akhirnya masyarakat membuang-buang waktu, membuang-buang konsentrasi, hanya gara-gara harus melakukan testing the waters gitu. Nah, buat saya itu enggak benar gitu. Tidak benar itu,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
