Imbas pelarangan study tour jangka panjang, menurut Agustina, juga akan berdampak pada pengetahuan siswa di bidang pariwisata.
“Kalau mereka tidak kita perkenalkan dengan pariwisata di tempat kita, yang mereka pilih kan yang viral saja. Mereka tidak akan tau kalau di Jateng ada Karangbolong dll,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Agustina, pelarangan study tour ini tak boleh memikirkan salah satu pihak saja.
“Ini bagian yang harus diintegrasikan. Semua orang harus kolaborasi, jangan pikir ego sektoral. Dampaknya besar, ini akan mendorong laju pertumbuhan orang untuk berpariwisata,” terangnya.
BACA JUGA: Bukan Kecelakaan Bus SMK Lingga Depok, Ini Alasan Komisi E DPRD Jateng Setuju Larangan Study Tour
Tegaskan perlu ada pengawasan
Lebih lanjut, Agustina mengungkap perlunya perbaikan sistem dan pengawasan study tour di satuan pendidikan. Tak terkecuali pengawasan transportasi yang juga dibutuhkan.
Selain itu, iuran piknik juga turut ia soroti. Menurutnya, tak semua orang tua siswa mampu untuk membayar iuran study tour.
Sehingga, ia melanjutkan, perlu adanya anggaran khusus dari satuan pendidikan untuk alokasi study tour itu sendiri.
“Kalau sekolah memang menganggarkan kita akan piknik setahun sekali, ini adalah bagian dari proses pengenalan ke-Indonesia-an, alam sekitar. Ini masuk dalam kurikulum,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
