SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengkritik penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota di Jateng. Sebab, menurutnya warga yang menerima bantuan sosial (bansos) hingga 8 (delapan) tahun berturut-turut dari Kementerian Sosial bukanlah hal yang wajar.
Mantan Kapolda Jateng itu menyebut, bansos yang digelontorkan selama bertahun-tahun menggambarkan gagalnya perencanaan dan intervensi kebijakan pembangunan daerah. Hal itu Luthfi ungkap saat memberi keynote speech dalam acara Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Tengah di Kota Semarang, Rabu, 23 Juli 2025 sore.
“Kalau perencanaan kita matang, gak ada ceritanya 8 tahun ada gaji dari Mensos pada orang yang miskin terus, gak boleh itu terjadi. Berarti perencanaan kita tidak tepat sasaran dan mempunyai manajemen asal-asalan. Kok enek ceritane wolung [kok ada ceritanya delapan] tahun nerima bansos terus? Berarti gak ada perencanaan di sana,” ucap Luthfi.
BACA JUGA: Cara Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT Juli 2025, Bisa via Website atau Aplikasi Kemensos
Kepada bupati/wali kota yang hadir, Luthfi pun menegaskan parameter kemiskinan sudah digolongkan ke dalam beberapa kategori, yakni P1, P2, P3, hingga P4. Oleh sebabnya, ia meminta pengentasan kemiskinan itu bisa tepat sasaran.
“Miskinnya parameternya apa? Sudah ada kualifikasi P1, P2, P3 secara teori. Mau P4 pun gak masalah, tapi di situ harus punya kualifikasi yang tepat sasaran berdasarkan data yang tepat,” tegas Luthfi.
Untuk mengentaskan kemiskinan, kata Luthfi, pilot project yang fokus pada penanganan kemiskinan di 8 (delapan) kabupaten/kota termiskin menjadi andalannya.
“Kami provinsi sudah punya program, 8 kabupaten kota/termiskin akan kita jadikan pilot project, karena apa? Begitu anda membicarakan kemiskinan, secara gradual seluruh provinsi gak mampu kalau gak punya skala prioritas,” ucap dia.
Ada warga Jateng yang terima bansos selama 20 tahun, Luthfi minta lurah jangan kong-kalikong
Dalam kesempatan itu, Luthfi mengaku pernah mendapati warga di Jateng yang menerima bansos selama 20 tahun tanpa dipastikan layak menerima bantuan.
“Di situ harus punya kualifikasi yang tepat, sasaran berdasarkan data yang tepat,” tegas dia.
Pihaknya meminta evaluasi data penerima bansos agar tidak ada manipulasi yang berujung ketergantungan, yang justru membuat warga merasa nyaman tercatat dalam lingkaran kemiskinan.
BACA JUGA: Target 2026 Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, 3,4 Juta Keluarga Tak Mampu di Jateng akan Terima Bansos
Lebih lanjut, Luthfi mengatakan bansos seharusnya hanya menjadi jaring pengaman sementara, bukan sumber penghidupan permanen. Ia menyayangkan praktik birokrasi yang cenderung hanya menggugurkan kewajiban, tanpa upaya serius untuk mengentaskan warga dari garis kemiskinan.
“Jadi tidak ada lagi lurah-lurah yang kong-kalikong terkait bansos. Bansos dikasihkan keluarganya sendiri, kaya gitu-gitu. Jadi PKH nanti kita kendalikan,” pungkas Luthfi.
