SEMARANG, beritajateng.tv – Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang menempati posisi Upah Minimum Provinsi (UMP) terendah di tahun 2025, yakni Rp2.036.947. Dalam kaca mata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, upah tersebut bukan kecil, melainkan kompetitif.
Pernyataan itu mendapat respons keras dari perwakilan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT). Koordinator Jaringan ABJaT Jawa Tengah, Aulia Hakim, menyebut istilah “kompetitif” hanyalah cara pemerintah memperhalus kenyataan bahwa upah buruh di Jawa Tengah jauh tertinggal ketimbang provinsi lain.
“Kalau kompetitif itu artinya mampu bersaing. Faktanya, tenaga kerja yang punya skill akan pergi ke daerah dengan upah lebih tinggi. Jadi sebenarnya bukan kompetitif, tapi lebih rendah,” ujar Aulia saat beritajateng.tv jumpai di lantai 4 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 22 Oktober 2025 sore.
Ia menambahkan, kondisi itu sudah terlihat sejak beberapa tahun lalu. Pada 2022, Jawa Tengah disebut mengalami kekurangan tenaga kerja terampil karena migrasi ke daerah industri besar dengan UMP tinggi seperti Karawang, Purwakarta, Bekasi, dan Surabaya.
“Filosofi ada gula ada semut itu enggak berlaku di sini. Investasi ada, tapi tenaga kerja terampilnya lari ke luar. Artinya upah kita enggak bisa bersaing,” akunya.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Dalang Kerusuhan Aksi Hari Buruh Kota Semarang: Konsolidasi di Kampus, Ada Grup WA
Aulia menyebut, pihaknya telah menyiapkan konsep terobosan kenaikan upah yang diserahkan ke Pemprov Jawa Tengah. Ia juga jadwalnya bertemu Gubernur Jawa Tengah pada 24–25 Oktober untuk membahas formula itu.
Aliansi buruh dorong Pemprov Jateng pangkas disparitas upah antardaerah
Tak hanya itu, aliansi buruh menyoroti ketimpangan upah antardaerah di Jawa Tengah yang semakin lebar. Perbandingan antara Banjarnegara dengan Kota Semarang menjadi contoh nyata, yakni selisih upah minimum kedua daerah tersebut mencapai Rp1,2 juta.
“Pada 2012 selisihnya hanya Rp200 ribu, sekarang selisihnya Rp1,2 juta. Ini kesenjangan yang semakin panjang,” tegas Aulia.
