Ia juga menyinggung bahwa penanganan kader yang tersangkut perkara hukum bukan kewenangan DPD. Proses tersebut, kata dia, berada sepenuhnya di tingkat pusat. Menanggapi kemungkinan keputusan partai baru di ambil setelah proses hukum berkekuatan tetap, Heri membenarkan hal tersebut.
“Ranahnya tidak di DPD tapi di DPP. Skalanya juga besar, aksesnya juga tidak mudah. Iya, kemungkinan ini tergantung DPP seperti apa,” katanya.
Lebih jauh, Heri juga menyampaikan imbauan kepada seluruh kader Partai Gerindra di Jawa Tengah agar tetap taat hukum dan menjaga perilaku sesuai norma yang berlaku.
“Kader-kader partai harus taat hukum, sesuai dengan norma yang berlaku,” tegasnya.
Ia mengutip pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, bahwa tak ada perlindungan khusus bagi kader yang melanggar hukum.
BACA JUGA: Teguhkan Loyalitas, Gerindra Jateng Siap Kawal Pemerintahan Prabowo Subianto 2 Periode
“Seperti yang Pak Presiden sampaikan, mau Gerindra atau apa pun, kalau melanggar hukum ya tentu akan ditindak. Tidak ada khusnudzon Gerindra dilindungi. Tidak ada,” pungkas Heri.
Sebagai informasi, Sudewo terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin, 19 Januari 2026, di Kabupaten Pati. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp2,6 miliar yang diduga berkaitan dengan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2026, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (*)
Editor: Farah Nazila
