“Kami berharap piloting ini menjadi pemantik pemerintah daerah, dalam hal ini 20 kabupaten dan 8 provinsi lokus untuk melanjutkan dan mereplikasi kegiatan serupa dengan dukungan APBD, sehingga status ketahanan pangan dan gizi masyarakat meningkat,” terang Arief.
Pemilihan piloting dan stimulan pada 20 kabupaten/kota di 8 provinsi berdasarkan pada indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) dan daerah rentan rawan pangan Prioritas 2-3 pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnabirility Atlas/FSVA) Nasional Tahun 2023.
BACA JUGA: Kementerian LHK Gagas FoLU Net Sink 2030, Pemprov Jateng Dukung Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Daerah rentan rawan pangan
Berdasarkan FSVA tahun 2022, lanjut Arief, terdapat 74 kabupaten/kota rentan rawan pangan. Kemudian, turun menjadi 68 kabupaten/kota pada tahun 2023.
“Melalui intervensi pengendalian tersebut serta program lainnya yang bersinergi dengan seluruh stakeholder pangan, jumlah daerah rentan rawan pangan semakin menurun dan berdasarkan target FSVA menjadi 62 kabupaten/kota pada tahun 2024 ini,” tegas Arief.
Ia juga mengimbau agar bantuan pangan yang pemerintah daerah salurkan memanfaatkan sumber daya pangan lokal. Yakni, yang sesuai dengan budaya konsumsi dan kearifan lokal masyarakat serta bersinergi lintas sektor.
Menurutnya, keberhasilan dan tercapainya tujuan kegiatan itu tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi lintas sektor, baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Khususnya, dalam mengawal kegiatan agar terlaksana dengan baik dan akuntabel hingga ke penerima bantuan yang tepat sasaran.
“Terus pegang prinsip 6T, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Sehingga, sesuai dengan tata kelola kepemerintahan yang baik,” ungka[ Arief.
Arief menambahkan bahwa Bapanas juga gencar menyerahkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut akan berlanjut ke tahap tiga pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
“Serta bantuan pangan daging ayam dan telur ayam kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS). Yang mana, juga Bapanas lakukan melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebagai intervensi pengendalian kerawanan pangan,” tandas Arief. (ant)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
