Sementara untuk kebersihan jalan dan trotoar menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara untuk taman yang posisinya berada di sebelah jalan dan trotoar tidak turut di bersihkan karena taman bukan kewenangan DLH.
Mbak Ita Lakukan Tinjauan Kampung Kali
“Maka, perlu ada penyeragaman kewenangan aset agar tidak ada saling lempar tugas, ijir-ijiran. DLH saya tanya membersihkan jalan dan trotoar, tamannya padahal kecil, harusnya kan bisa ia bersihkan juga,” bebernya.
Mbak Ita menegaskan, setiap OPD perlu dilakukan pemindahan dan penyeragaman aset-aset. Misalnya, seluruh pedestrian menjadi kewenangan DPU. Seluruh taman menjadi kewenangan Disperkim. Sedangkan, seluruh kebersihan baik di pedestrian, jalan, maupun taman menjadi kewenangan DLH.
“Sekarang lucu, pedestrian ada yang kewenangan DPU, ada kewenangan Disperkim. Padahal, sesuai aturan pedestrian kewenangan DPU. Kalau seragam nggak mungkin lempar tanggung jawab,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, akan segera melakukan komunikasi dengan dinas terkait soal pembagian aset agar lebih jelas pertanggungjawaban pengelolaan.
“Delta punya siapa, bahu jalan siapa pembatas jalan siapa, sehingga jelas. Masalah pembersihan juga Nyapu jalan trotoar tok, taman tidak. Kita berpikir untuk kota. Penyapu jalan sapu sekalian (taman) karena dekat,” jelasnya.
Pihaknya akan melakukan penajaman pembagian kewenangan aset agar bisa mereka pertanggungjawabkan sesuai tupoksi dan kewenangannya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
