SEMARANG, beritajateng.tv – Pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang, Selasa siang, 6 Januari 2026 menjadi penanda mulainya penataan kawasan yang selama ini berpolemik.
Lapak-lapak yang berdiri di atas saluran air di sisi timur Jalan Gajah Raya dibongkar secara mandiri oleh para pedagang, usai rapat koordinasi antara pemerintah kota dan perwakilan PKL.
Tercatat ada sekitar 111 pedagang kaki lima yang dulu berjualan di sepanjang jalan Gajah Raya, 29 di antaranya berada tepat di atas saluran air tepat di depan Alfamidi. Area tersebut masuk program normalisasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang.
Polemik pembangunan lapak PKL diatas saluran air tersebut ramai di media sosial. Menanggapi hal tersebut, OPD terkait kemudian menggelar pembahasan dalam forum sambung rasa di Aula Kecamatan Gayamsari, Selasa, 6 Januari 2026.
BACA JUGA: Tanggul Sungai Plumbon Jebol, Air Meluber hingga Jalan Pantura dan Rendam Ratusan Rumah
Hadir dalam pertemuan tersebut Dinas Perdagangan, DPU, Satpol PP, DPRD, kecamatan hingga perwakilan paguyuban PKL.
Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva menegaskan pertemuan itu untuk mencari solusi bukan menyudutkan pedagang.
Menurutnya, aktivitas PKL sebenarnya telah di atur melalui Surat Keputusan Wali Kota. Namun persoalan muncul ketika lapak dibangun permanen dan menutup saluran air.
“Mereka butuh pangan. Karena di situ ada SK Wali Kota yang mengatakan boleh jualan tapi jam jualannya di atur jam 4 sore sampai dengan 4 pagi. Karena tidak ada solusi, supaya PU jalan. Selama ada kegiatan PU perbaikan drainase maka saya minta PKL libur dulu,” kata Amoy sapaan akrabnya.
Ketua Paguyuban PKL Gajah Raya, Wanto mengakui pembangunan permanen mereka lakukan karena faktor sejarah dan tekanan ekonomi. Para pedagang pun mengaku resah lantaran sudah berbulan-bulan menunggu kepastian.
Meski demikian, Wanto menyatakan siap menerima konsekuensi dan mengikuti aturan pemerintah.
“PKL kami bongkar sendiri lima bulan lalu saat pembangunan saluran air di situ. Setelah saluran jadi, kita bangun kembali PKL. Kita cor kembali sesuai saat dulu pembongkaran. Tapi kita berikan 1,5 meter untuk pembersihan saluran. Kami ini setiap tiga bulan sekali selalu melakukan pembersihan,” kata Wanto.
Lapak PKL Dibangun Tanpa Instruksi Disdag
Sementara itu, Camat Gayamsari, Sinung Djatmika Utama menjelaskan bahwa saluran air di kawasan tersebut memang telah selesai normalisasi. Namun masih masuk masa pemeliharaan selama enam bulan.
Selama masa itu, tidak boleh ada aktivitas apa pun di atas saluran agar fungsi drainase tetap optimal dan tidak menghambat pengendalian banjir.
“Kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait. Pekerjaan saluran memang betul sudah selesai. Tetapi kan ada masa pemeliharaan selama enam bulan, sehingga harus bersih dari PKL,” kata Sinung.
Oleh Dinas Perdagangan, lanjut Sinung, karena belum ada instruksi langsung dari dinas. Pihaknya menganggap jika PKL melangkah sendiri membangun kembali PKL.
“Pak Amoy menegur, mengatakan kalau tidak boleh ada aktivitas apapun dulu di atas saluran air. PKL akan di tata, dengan lebih humanis, cantik dengan sistem bongkar pasang,” katanya.
Menurutnya, program tersebut akan dibiayai oleh APBD dan PKL tidak perlu membangun sendiri sendiri seperti ini.
“Sebab kalau membangun sendiri, itu tidak terkendali, terkesan liar dan akan kumuh lagi. Dan yang terpenting, pemeliharaan salurannya akan lebih sulit oleh DPU,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Semarang memastikan penataan PKL akan berjalan secara lebih humanis. Lapak akan pihaknya tata dengan sistem bongkar pasang dengan biaya APBD, sehingga pedagang tidak perlu membangun sendiri.
Penataan rencananya setelah masa pemeliharaan saluran berakhir dengan konsep yang lebih rapi, tidak kumuh dan tetap menjaga kelancaran aliran air.
Ke depan, kawasan Jalan Gajah Raya juga akan di hijaukan sebagai bagian dari visi pengendalian banjir Kota Semarang. Pemerintah berharap para pedagang tetap bisa berusaha warga merasa nyaman dan wajah kota semakin tertata. (*)
Editor: Elly Amaliyah
