Sampai saat ini, Bawaslu belum menemukan bukti konkret terkait praktik politik uang. “Mungkin jika masyarakat atau tim pasangan calon mengetahui adanya hal tersebut, mereka dapat melaporkannya kepada kami,” imbuh Arief.
Sebagian besar aduan yang Bawaslu terima berasal dari laporan di media sosial dan masyarakat yang melapor melalui nomor pengaduan.
“Sayangnya, banyak pemberi informasi yang tidak mau melapor secara resmi dan meminta identitas mereka di rahasiakan. Ini menjadi kendala tersendiri dalam pengungkapan praktek politik,” kata Arief.
Salah satu laporan yang masuk menunjukkan foto amplop yang bertuliskan citra diri paslon tertentu, disertai uang di dalamnya. Menurut Arief, pembagian amplop tersebut terjadi di beberapa lokasi. “Saat kami cek, kejadian itu rupanya sudah terjadi sejak siang hari, tetapi laporan hanya masuk malam hari,” ujarnya.
Terkait hasil pantauan di beberapa TPS di Kota Semarang, Arief menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan. “Hari ini merupakan puncak tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kami menemukan beberapa permasalahan administratif, terutama mengenai kewajiban pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik,” ujarnya.
Arief menegaskan bahwa ada beberapa TPS yang tidak memberlakukan aturan tersebut. “Kami memberikan penekanan, agar pemilih konfirmasi apakah sudah membawa KTP. Jika belum, mereka diminta untuk mengambil KTP atau menunjukkan identitas lainnya,” paparnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
