Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah akan di minta menghitung potensi penghematan BBM dari penerapan WFH. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyesuaian anggaran.
“Masing-masing dinas akan melaporkan estimasi penghematannya. Nanti akan kita tetapkan dalam perubahan anggaran,” jelasnya.
Meski fokus pada efisiensi, Agustina menegaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun. Pemerintah akan memastikan semua layanan tetap berjalan optimal meskipun pola kerja ASN berubah.
“Yang terpenting masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik. Tidak boleh ada layanan yang terhambat,” tegasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
