SEMARANG, beritajateng.tv – Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menyampaikan kritik terbuka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk “panggilan moral” atas berbagai persoalan nasional yang dinilai belum terselesaikan.
Ketua BEM Unissula, Andis Fathan, mengatakan kondisi bangsa saat ini masih terpenuhi berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Ini tentu bentuk dari panggilan moral melihat kondisi bangsa kita saat ini. Ada banyak problematika yang kemudian tidak bisa dituntaskan oleh Bapak Presiden sekalipun Bapak Wakil Presiden,” ujar Andis usai pernyataan sikap di kampus pada Senin, 25 Mei 2026 petang.
Menurutnya, mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap karena kecewa terhadap pemerintah yang ternilai belum mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat.
BACA JUGA: HMI Unissula Hormati Jalur Damai Kasus Pelecehan, Fokus Kawal Laporan Dugaan Penganiayaan
Salah satu isu yang disorot ialah persoalan banjir rob dan penurunan tanah di kawasan pesisir Sayung, Kabupaten Demak. Andis menilai solusi pembangunan Tol Tanggul Semarang-Demak justru berpotensi memperparah kondisi lingkungan.
“Kalau kita lihat akar permasalahannya adalah sedimentasi muda ataupun penurunan tanah. Dengan pembangunan tol tanggul Semarang-Demak itu akan membebani lagi tanah sehingga mempercepat penurunan tanah,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi nasional, terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menyentuh angka Rp17 ribu.
Menurut Andis, dampak pelemahan rupiah tidak hanya masyarakat perkotaan yang merasakan, namun juga masyarakat desa karena Indonesia masih bergantung pada barang impor.
“Kebutuhan bangsa kita itu masih banyak yang impor dari luar. Sehingga itu akan berdampak bukan hanya masyarakat kota, masyarakat desa pun juga akan berdampak,” ujarnya.
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unissula, Nando Ginantara, menilai revisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap melemahnya demokrasi sipil.
“Dalam satu tahun awal masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, pengesahan revisi Undang-Undang TNI menciptakan bentuk neo dwifungsi ABRI,” kata Nando.
Ia menilai keterlibatan TNI dalam sejumlah sektor sipil. Termasuk program ketahanan pangan dan food estate, menjadi bentuk dominasi yang perlu dikritisi.
“Persoalan pangan, ketahanan pangan, food estate dan segala macam itu sudah TNI kelola. Ini adalah bentuk ironi yang kami soroti,” lanjutnya.
BACA JUGA: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Berujung Damai, Unissula Klaim Mediasi Tanpa Paksaan
Mahasiswa menilai kondisi tersebut dapat mengganggu marwah demokrasi dan mengurangi ruang masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan publik. (*)
Editor: Farah Nazila
