SEMARANG, beritajateng.tv – Pakar Komunikasi Sosial Universitas Diponegoro (Undip Semarang) Adi Nugroho menyoroti efisiensi anggaran yang berdampak ke sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Menurut dia, efisiensi anggaran memang dilakukan untuk pengelolaan dan penyimpanan dana yang baik. Akan tetapi jangan sampai lembaga penting dan vital alami pemangkasan secara ugal-ugalan.
“Misal BMKG, BNPB, kalau pas kebutuhan membantu korban bencana nggak ada dananya, ya rakyat makin susah. Jadi harus betul-betul cermat lembaga mana yang harus recofusing atau efisiensi anggaran,” ungkap Adi saat beritajateng.tv hubungi, Jumat, 21 Februari 2025.
Adi pun mendorong efisiensi anggaran sebaiknya dilakukan pada sektor-sektor lainnya. Misalnya efisiensi anggaran yang baru saja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) terapkan.
Ia mengapresiasi pemotongan anggaran pada pada lembaga perwakilan rakyat tersebut. Jika perlu, efisiensi juga di lakukan di tingkat daerah seperti DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Pasalnya selama ini, ia menilai jika DPRD menjadi lembaga yang memiliki anggaran besar. Padahal, kegiatan anggota dewan banyak yang belum tepat sasaran.
“DPR-DPRD kesannya belum tersentuh. Ini bisa jadi kajian khusus. Karena aktivitasnya cenderung selama ini di rapat paripurna akhir saja yang muncul, tapi di agenda-agenda seperti rapat komisi belum nampak mengemuka,” paparnya.
Jangan anak emaskan lembaga tertentu
Lebih lanjut, Adi turut membeberkan alasan mengapa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak langsung memasukkan lembaga DPR/DPRD dalam lembaga yang terkena efisiensi anggaran.
Ia menduga, langkah itu sebagai cara Prabowo-Gibran untuk mendapatkan dukungan dari anggota dewan dan mitra kerja mereka di partai politik. Dalam kata lain, bagi-bagi kekuasaan.
“Jadi sebaiknya tidak menganak emaskan lembaga tertentu, masa ada yang dipangkas ada yang tidak. Semua pada dasarnya harus objektif bahwa memang kita butuh anggaran, efisiensi semua,” tekannya.
DPR RI terkena efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Merespons hal itu, Adi menyebut jika pemotongan anggaran di DPR RI memang memungkinkan sepanjang tidak melanggar aturan keuangan.
BACA JUGA: PBJT Berpotensi Turun Terdampak Efisiensi, Bapenda Cari Potensi Pajak Lain
Oleh karenanya, ia menekankan jika anggota legislatif harus bersikap legowo jika terkena efisiensi di lembaganya. Jangan sampai ada perlawanan balik ke pemerintah.
“Sektor yang urgent lah yang harus di danai. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum terutama jalan juga karena arus mudik balik harus diprioritaskan.” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
