SEMARANG, beritajateng.tv – Mitra Dapur Indonesia (MDI) Jawa Tengah tidak akan sembarangan menerima mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ingin bergabung.
Setiap dapur harus melewati proses verifikasi untuk memastikan kelayakan fasilitas, kelengkapan peralatan, hingga kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP).
Hal itu Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi MDI Jawa Tengah, Andung Supriagi katakan, usai pengukuhan pengurus MDI Jawa Tengah di MG Setos Hotel, Sabtu sore, 14 November 2026.
Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 1.000 calon mitra yang sudah menyatakan kesiapan untuk bergabung dan masih harus melalui proses verifikasi.
“Kalau bicara yang bergabung secara mitranya sekitar 23, tapi ini baru pengurus. Di bawah sudah siap, mungkin kalau 1.000 sudah pada siap, tinggal kami verifikasi,” ucap Andung Supriagi.
BACA JUGA: 2 SPPG di Jateng Ditutup Permanen Imbas Kasus Keracunan MBG, Bagaimana Nasib Pegawai?
Menurut Andung, verifikasi berjalan untuk memastikan dapur SPPG memiliki fasilitas yang layak dan peralatan memadai. MDI juga akan membantu pembenahan tata kelola dapur agar mitra dapat menjalankan operasional sesuai ketentuan.
“Kami bicara kualitas bukan kuantitas. Jadi, kami bertahap hanya yang mau dan comply [patuh] saja, serta tentunya yang peduli dengan program MBG ini,” tegasnya.
Tak Bisa Intervensi Dapur di Luar Keanggotaan
Proses verifikasi akan berjalan secara berjenjang oleh pengurus MDI Jawa Tengah bersama pengurus di tingkat kabupaten/kota. Selain menerima pengajuan dari mitra, organisasi juga membuka peluang merekrut SPPG yang dinilai telah memenuhi standar kelayakan.
Meski demikian, Andung berkata, MDI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau intervensi terhadap dapur SPPG yang belum menjadi anggota mereka.
“Kalau MDI ini tidak bisa masuk ke dapur seperti itu. Kita tidak bisa masuk ke SPPG orang lain kecuali kalau orang itu mau bergabung dengan kami dan kami verifikasi. Itu [intervensi] ranahnya BGN,” katanya.
BACA JUGA: Muhammadiyah Kelola 108 Dapur MBG di Jawa Tengah, Seleksi Unit Baru SPPG Diperketat
Apabila ada temuaan dapur yang belum memenuhi standar, MDI tetap berencana memberikan edukasi mengenai standar pengelolaan dapur melalui kegiatan organisasi maupun publikasi media.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MDI, Kusmanto Haryadi mengatakan, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama pengukuhan sebagai bagian dari pembentukan jaringan organisasi tersebut secara nasional.
BACA JUGA: 2 SPPG di Jateng Ditutup Permanen Imbas Kasus Keracunan MBG, Bagaimana Nasib Pegawai?
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk besar sekaligus sejumlah persoalan menonjol dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi perhatian para mitra.
“Kami sebagai asosiasi mitra berharap teman-teman yang peduli ini tidak kena efek dari persoalan-persoalan yang terjadi di Jawa Tengah,” katanya.
Jembatan Keluhan Mitra dan BGN
Di sisi lain, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini menilai dinamika pelaksanaan program MBG terus berkembang. Persoalan yang mitra maupun pengelola SPPG hadapi juga mengalami perubahan seiring dengan evaluasi dan pembenahan aturan.
“Harapan kami, MDI ini bisa menjembatani antara mitra dengan BGN. Mencari solusi atas apa yang mitra maupun SPPG keluhakan, kemudian bisa menyampaikan ke BGN dan menjelaskan kepada SPPG yang mengalami keluhan-keluhan itu,” katanya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
