Mbak Ita menyebut, salah satu kunci kota Semarang bisa menjadi yang pertama jadi Kota Lengkap yakni adanya koordinasi dan kolaborasi.
“Alhamdulillah, sejak 2016, kami selalu melakukaan koordinasi tidak hanya PTSL saja, tapi juga pembebasan-pembebasan, terutama untuk proyek nasional,” katanya.
Tak hanya itu, Kota Semarang juga memberikan hibah bantuan kepada BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah milik masyarakat.
“Jadi selama tiga tahun ini kami memberikan support berupa hibah. Dan tahun 2023 ini adalah hibah terakhir,” ujarnya.
Pemkot Semarang, lanjut Mbak Ita, karena anggaran BPN dan Kementerian ATR/BPN yang terbatas sehingga perlu dorongan dari pemerintah daerah.
Selain pemberian hibah untuk proses sertifikat PTSL di BPN. Pemkot Semarang juga memberikan diskon untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 40 persen.
“Dengan diskon ini masyarakat bisa mendapatkan keringanan dan kemudahan untuk pembayaran. Karena ini kan memang amanah undang-undang sehingga harus Pemkot lakukan,” sebutnya.
Selanjutnya, kata Mbak Ita, untuk tahun 2024 mendatang, Pemerintah Kota Semarang akan menginventarisir aset-aset pemkot semarang. “Setelah PTSL, tahun 2024 akan kami lanjutkan untuk menginventarisasi aset-aset Pemerintah Kota Semarang,” tutupnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
