“Kami transaksi sejak 2021, namun sampai sekarang belum sampai ke tahap kredit ke bank seperti yang dijanjikan marketing. Saat ini malah informasinya pengelolaan sudah berpindah tangan, dan kami disuruh mengundurkan diri, dan katanya uang muka mau dikembalikan. Tapi nyatanya tak ada pengembalian uang muka sampai sekarang,” katanya.
Maka untuk itu, para korban bermaksud membawa masalah ini ke ranah hukum. Mereka sepakat berkonsultasi dengan Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBHM) Fakultas Hukum UNISSULA, sekaligus untuk meminta pendampingan.
“Kami berharap uang muka yang telah kami setorkan bisa kembali, atau proses rencana jual beli dengan sistem KPR ini berlanjut sesuai perjanjian awal,” paparnya.
Menanggapi hal ini, Direktur BKBHM FH Unissula, Agus Wijayanto SH menegaskan, pihaknya sudah melakukan kajian tentang konsultasi hukum yang dilakukan 21 warga yang merasa ditipu pihak pengembang perumahan di Tembalang, Kota Semarang.
“Kami akan telusuri tentang dugaan penipuan oleh PT PBG selaku developer (pengembang) ini, sebelum melangkah ke proses hukum. Dari kajian awal, total seluruh korban mengalami kerugian Rp 203,500 juta. Intinya, setelah para pembeli melakukan pembayaran uang tanda jadi dan pembayaran uang muka, pembangunan rumah yang dijanjikan oleh developer tidak kunjung dilaksanakan. Kenyataannya, justru para pembeli menerima informasi bahwa unit perumahan yang sebelumnya telah dilakukan pembayaran uang tanda jadi dan uang muka oleh para pembeli, dijual kepada pihak lain,” katanya.
Berdasarkan aduan dan informasi dari masyarakat tersebut, Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBHM) Fakultas Hukum UNISSULA akan berkomitmen mengawal dan korban terpenuhi. (Ak/El)
