BLORA, beritajateng.tv – Meski Pemerintah Indonesia telah mengimbau penundaan keberangkatan jemaah menyusul memanasnya situasi keamanan di Timur Tengah, salah satu biro perjalanan umroh di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memilih untuk tetap memberangkatkan rombongannya sesuai jadwal.
Direktur Musahafis, Siswanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya tetap memberangkatkan 33 calon jemaah umrah pada Selasa, 3 Maret 2026 besok.
Ia mengakui adanya imbauan penundaan dari otoritas terkait pasca-eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, namun ia menilai aturan teknisnya belum terperinci.
BACA JUGA: Perang AS-Iran Memanas, Biro Umroh: Garuda dan Lion Air Masih Layani Penerbangan Jeddah-Indonesia
“Jemaah tetap ingin berangkat. Dari total rombongan, 33 orang sudah siap sesuai jadwal, sementara 3 orang mengonfirmasi batal berangkat [umroh],” ujar Siswanto saat beritajateng.tv temui di Blora, Senin, 2 Maret 2026.
Keputusan untuk tetap berangkat ini bukan tanpa kendala. Siswanto menjelaskan bahwa pihaknya harus mengganti maskapai penerbangan karena maskapai sebelumnya menolak terbang dengan pertimbangan risiko keamanan di jalur udara Timur Tengah.
Perubahan mendadak ini berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan. Namun, para jemaah kabarnya tetap bersedia menanggung biaya tambahan demi bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci.
BACA JUGA: Imbas Perang AS-Iran, Biro Umroh Semarang Siap Jadwal Ulang Keberangkatan Jemaah Bulan Syawal
“Selama Pemerintah Arab Saudi memberikan jaminan keamanan, saya akan tetap memberangkatkan jemaah saya ke Tanah Suci,” tegasnya.
Selain faktor keinginan jemaah, persoalan finansial juga menjadi pertimbangan utama biro perjalanan. Siswanto menyebutkan, jika keberangkatan biro batalkan secara sepihak, dana yang dapat kembali (refund) hanya komponen tiket pesawat, sementara biaya akomodasi dan lainnya berpotensi hangus.
Pihak biro mengeklaim terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan sesuai prosedur. Meskipun, risiko keamanan di kawasan transit atau tujuan tetap menjadi perhatian utama pemerintah pusat. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
